Jokowi Minta Pemda Selesaikan Sengketa Lahan di Labuan Bajo
CNN Indonesia
Senin, 20 Jan 2020 19:00 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah (pemda) menyelesaikan persoalan sengketa tanah di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal itu dilakukan untuk mengerek investasi di kawasan wisata Labuan Bajo.
"(Sengketa tanah) ini tolong menjadi catatan karena ini juga menjadi perhatian dari para investor yang ingin menanamkan modalnya di sini," ujar Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas (Ratas) Pengembangan Destinasi Wisata Labuan Bajo seperti dikutip dari laman setkab.go.id, Senin (20/1).
Menurut Jokowi, penyelesaian tanah sengketa harus dilakukan dengan menyelaraskan hukum adat dengan hukum positif.
Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga meminta seluruh kapal besar yang berlayar di perairan Labuan Bajo harus terdaftar. Dengan terdaftar, pemda setempat dapat menerima pemasukan yang dapat digunakan untuk pembangunan masyarakat.
"Jangan sampai di sini hanya membuang sampahnya, menikmati, dan membuang sampahnya, tetapi masyarakat di sini tidak mendapatkan sebuah pemanfaatan dari datangnya kapal-kapal besar yang masuk," ujarnya.
Jokowi juga mengingatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk membersihkan sampah di laut dan karang. Selain itu, KLHK bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga perlu menyiapkan infrastruktur untuk pembuangan sampah di darat.
Mantan gubernur DKI Jakarta ini juga memita Kementerian PUPR untuk menambah persediaan air baku untuk mendukung industri perhotelan di kawasan Labuan Bajo.
Setelah seluruh infrastruktur siap, Jokowi menitahkan Kementerian Pariwisata untuk melakukan promosi besar-besaran, termasuk digelarnya event internasional seperti G20 dan ASEAN Summit pada 2023.
[Gambas:Video CNN]
Di saat yang sama, pemerintah juga akan menyokong sisi keamanan wisatawan dengan menyiapkan Tim Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) maupun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Sebagai informasi, Labuan Bajo merupakan satu dari lima destinasi pariwisata supe prioritas yang akan dikembangkan pemerintah. Selain Labuan Bajo, destinasi wisata lain yaitu Borobudur, Mandalika, Danau Toba dan Likupang.
(sfr/agt)
"(Sengketa tanah) ini tolong menjadi catatan karena ini juga menjadi perhatian dari para investor yang ingin menanamkan modalnya di sini," ujar Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas (Ratas) Pengembangan Destinasi Wisata Labuan Bajo seperti dikutip dari laman setkab.go.id, Senin (20/1).
Menurut Jokowi, penyelesaian tanah sengketa harus dilakukan dengan menyelaraskan hukum adat dengan hukum positif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mantan gubernur DKI Jakarta ini juga memita Kementerian PUPR untuk menambah persediaan air baku untuk mendukung industri perhotelan di kawasan Labuan Bajo.
Setelah seluruh infrastruktur siap, Jokowi menitahkan Kementerian Pariwisata untuk melakukan promosi besar-besaran, termasuk digelarnya event internasional seperti G20 dan ASEAN Summit pada 2023.
[Gambas:Video CNN]
Di saat yang sama, pemerintah juga akan menyokong sisi keamanan wisatawan dengan menyiapkan Tim Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) maupun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Sebagai informasi, Labuan Bajo merupakan satu dari lima destinasi pariwisata supe prioritas yang akan dikembangkan pemerintah. Selain Labuan Bajo, destinasi wisata lain yaitu Borobudur, Mandalika, Danau Toba dan Likupang.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK