ANALISIS

Jurus Jokowi Lawan Virus Corona dengan Diskon Tiket Pesawat

Aria Ananda, CNN Indonesia | Rabu, 26/02/2020 09:26 WIB
Presiden Jokowi melawan dampak virus corona untuk sektor pariwisata dengan diskon tiket pesawat. Presiden Jokowi melawan dampak virus corona untuk sektor pariwisata dengan diskon tiket pesawat dan pembebasan pajak hotel. (Biro Pers Setpres/Rusman).
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan memberikan diskon harga tiket pesawat, dan membebaskan pajak hotel dan restoran, untuk melawan dampak ekonomi dari virus corona. Wabah penyakit dari Wuhan itu telah memukul bisnis pariwisata di dunia, tak terkecuali di Indonesia, lantaran peringatan perjalanan yang dikeluarkan banyak negara.

Beberapa tujuan wisata populer, seperti Bali dan Yogyakarta, mulai 'teriak' kunjungan turis wisatawan mancanegara yang sepi. Hal tersebut terlihat dari banyaknya jumlah pemesanan hotel yang dibatalkan, termasuk penangguhan penerbangan beberapa maskapai asing ke Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pemerintah menggelontorkan insentif Rp443,39 miliar untuk memberikan diskon 30 persen tiket pesawat ke 10 destinasi wisata. Insentif itu akan dirasakan oleh 25 persen penumpang per pesawat. Diskon akan berlaku sejak Maret-Mei 2020.


Tak cuma untuk maskapai, pemerintah juga menggelontorkan subsidi kepada pemerintah daerah berupa hibah Rp3,3 triliun untuk pembebasan pajak hotel dan restoran terhadap pengusaha. "Kami beri dukungan untuk 10 destinasi wisata untuk tidak memungut pajak hotel dan restoran," ujar Ani, Selasa (25/2) kemarin.

Bila insentif untuk maskapai berlaku tiga bulan, berbeda halnya dengan pengusaha hotel dan restoran yang mendapatkan insentif untuk jangka waktu enam bulan ke depan.

Ketua Umum Asosiasi Perjalanan Wisata (Asita) Nunung Rusmiati menyambut hangat niat baik pemerintah untuk menekan dampak virus corona terhadap sektor pariwisata. Ia juga memuji kebijakan pemerintah tersebut tepat sasaran.

"Kami senang. Saat ini, travel agent (agen perjalanan) konvensional redup penjualan tiketnya, karenanya banyak main di inbound-outbound sekarang. Ditambah lagi, online travel agent yang izin usaha dan pembayaran pajaknya juga kami tak tahu bagaimana," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (26/2).

Hanya saja, Nunung sedikit menyayangkan karena insentif diskon tiket pesawat berlaku cuma untuk 10 destinasi. Padahal, destinasi wisata di Indonesia jumlahnya banyak di 34 provinsi. Karenanya, menurut dia, 10 destinasi itu kurang efektif menyembuhkan pukulan virus corona terhadap sektor pariwisata secara keseluruhan.

"Asita saja membawahi 7.000 anggota. Mungkin nanti jadi pertanyaan juga dari anggota kami yang lainnya, kenapa Bandung tidak? Kenapa daerah lain tidak?" imbuhnya.

Ketua PHRI DKI Jakarta Krishandi juga menyambut hangat kebijakan pemerintah, yang membebaskan pajak hotel dan restoran. "Rencananya bagus karena kami saat ini juga dalam posisi lapar lah, lapar tamu," tutur dia.

Namun, senada dengan Nunung, Krishandi merasa pemerintah perlu memperluas daerah yang menerima insentif. Bahkan, ia usul pemerintah lebih baik mengurangi pungutan pajak hotel dan restoran secara menyeluruh, ketimbang membebaskan pajak secara selektif.

Ekonom CORE Piter Abdullah berpendapat pemerintah sepantasnya memperhitungkan dampak insentif di sektor pariwisata itu. Misalnya, apakah kebijakan fiskal itu hanya memberikan efek jangka pendek atau bisa berdampak lebih besar.

[Gambas:Video CNN]

Sebab, insentif hanya dirasakan di sektor tertentu. Cakupannya pun tidak merata dan tidak bersifat jangka menengah atau panjang. "Menurut saya, bukan lagi insentif efektif atau tidak. Tetapi, memadai atau tidak untuk mempertahankan atau menjaga ekonomi tumbuh sesuai target pemerintah," jelasnya.

Seharusnya, Piter melanjutkan, pemerintah lebih khawatir dengan ancaman dampak besar terhadap ekonomi RI dari virus corona. Artinya, optimalisasi pasar domestik merupakan langkah tepat untuk saat ini. "Pasar domestik itu ukurannya dua, konsumsi dan investasi. Nah sementara, konsumsi Indonesia saja itu terus menurun," terang dia.

Ia menyarankan pemerintah untuk mengurangi kebijakan-kebijakan yang memberatkan tingkat konsumsi, seperti cukai minuman berpemanis dan plastik.

"Jadi, terlepas dari insentif fiskal pemerintah, kebijakan sifat menyeluruh ini sebaiknya jangan sampai bersifat negatif mengurangi daya beli masyarakat. Bisa dilihat, kebijakan justru menggerus daya beli masyarakat, seperti kebijakan menerapkan cukai. Sekarang ini kan banyak sekali cukai yang direncanakan pemerintah, cukai rokok, kendaraan bermotor, sekarang mau ada cukai plastik, minuman manis" pungkasnya.

(bir)