Sri Mulyani Ramal Defisit Anggaran 2020 Melebar dari Target

CNN Indonesia | Rabu, 26/02/2020 17:11 WIB
Sri Mulyani Ramal Defisit Anggaran 2020 Melebar dari Target Sri Mulyani memperkirakan target defisit gagal tercapai tahun ini. (CNN Indonesia/ Andry Novelino).
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 melebar dari target yang ditetapkan sebesar 1,76 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini terjadi karena pemerintah banyak mengeluarkan insentif di tengah ketidakpastian global.

Sri Mulyani menuturkan ketidakpastian global tahun ini salah satunya karena penyebaran virus corona. Wabah itu akan mempengaruhi ekonomi China yang diprediksi berpengaruh negatif terhadap ekonomi global, termasuk Indonesia.

"Jadi kalau situasi ekonominya turun, di mana penerimaan pajak juga akan melemah, memang harus tahu diri, untuk meningkatkan defisitnya," kata Sri Mulyani, Rabu (26/2).


Ia bilang jika pemerintah menahan belanja di tengah perlambatan ekonomi global seperti sekarang, dampaknya semakin buruk terhadap ekonomi domestik. Karenanya, insentif dikucurkan demi menarik daya beli dan menyelamatkan perekonomian dalam negeri.

"Karena kalau pemerintah ikut mengencangkan ikat pinggang, maka yang terjadi adalah procyclical. Ekonominya lemah," ucap Sri Mulyani.

Kendati begitu, Sri Mulyani mengaku belum menghitung secara spesifik mengenai potensi pelebaran defisit APBN 2020. Pihaknya masih terus memantau kondisi beberapa bulan ke depan.

"Kami akan lihat semua aspek karena ini masih Februari, nanti kami akan lihat beberapa waktu ke depan," jelas Sri Mulyani.

Diketahui, pemerintah akan menelurkan sejumlah insentif untuk menangkal dampak virus corona terhadap ekonomi domestik. Salah satu insentif yang diberikan adalah menaikkan tunjangan kartu sembako dari Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu. Penambahan itu menghabiskan anggaran Rp4,56 triliun untuk 6 bulan ke depan.

[Gambas:Video CNN]

Kemudian, pemerintah juga akan memberikan pembebasan pajak untuk hotel dan restoran di 33 kabupaten/kota selama enam bulan ke depan. Dengan kebijakan itu, pemerintah pusat akan mengucurkan subsidi sebesar Rp3,3 triliun kepada pemda yang terkena dampak dari aturan tersebut.

Selain itu, pemerintah juga menganggarkan dana sebesar Rp298 miliar untuk menarik wisatawan asing. Dana itu akan diberikan kepada influencer sebesar Rp72 miliar, kebutuhan promosi sebesar Rp103 miliar, kegiatan pariwisata sebesar Rp25 miliar, dan paket untuk maskapai serta biro perjalanan sebesar Rp98,5 miliar.

Secara total, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp10 triliun untuk insentif fiskal pada awal tahun ini. Kebijakan itu berpeluang dilanjutkan hingga akhir tahun jika dampaknya signifikan terhadap ekonomi dalam negeri.

(aud/sfr)