Sri Mulyani Sebut Baru 25 Desa di Sumsel Terima Dana Desa

Palembang, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan dari 2.853 desa di Sumatera Selatan, baru 25 yang sudah menerima penyaluran dana desa tahap I 2020. Total dana desa yang sudah disalurkan untuk 10 desa tersebut mencapai Rp10,7 miliar.

Ia mengatakan kecilnya daerah yang sudah menerima dana desa tersebut dipicu oleh persyaratan administrasi. Hingga saat ini banyak desa yang belum melengkapi syarat administrasi pencairan dana desa. Syarat administrasi tersebut antara lain, APB-Des dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahun sebelumnya.

"(Sebenarnya) Kalau syarat administrasi terpenuhi maka akan langsung pencairan. Sekarang memang masih banyak yang belum lengkap jadi belum bisa (disalurkan)," ujar dia saat Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (28/2).

Sri Mulyani menyatakan penyaluran dana desa pada tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Perbedaannya,  dana langsung ditransfer dari pemerintah pusat ke rekening yang dikelola perangkat desa tanpa melalui pemerintah kabupaten. Penyerapannya pun harus diupayakan nontunai meski beberapa kegiatan masih diharuskan transaksi tunai.

Lihat juga: Sri Mulyani Sebut Virus Corona 'Infeksi' Ekspor CPO dan Karet

Sementara itu Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyatakan transaksi nontunai disarankan oleh pemerintah pusat agar laporan pertanggungjawaban dana desa mudah disusun oleh perangkat desa.

"Kami ingin untuk desa yang sudah memiliki jaringan internet tidak lagi menggunakan pembayaran tunai. Sekarang harus transfer. Kalau internet mudah terlacak pengeluarannya, sehingga memudahkan pertanggungjawaban oleh kepada desa," kata dia.

Pemerintah menggelontorkan dana desa sebesar Rp72 triliun. Iskandar menjelaskan penggunaan dana desa tahun ini difokuskan pada dua hal yakni transformasi ekonomi pedesaan dan edukasi SDM. Skema pembagian dana desa terjadi dalam tiga tahap setiap tahunnya, tahap pertama 40 persen, tahap kedua 40 persen dan tahap ketiga 20 persen.

Penyaluran dana desa tahap pertama dialokasi untuk kegiatan padat karya tunai desa (PKTD) melalui pengelolaan swakelola pemberdayaan sumber daya alam (SDA), teknologi tepat guna, inovasi dan sumberdaya manusia desa.

"Bisa digunakan untuk pelayanan gizi anak-anak untuk penurunan stunting. PKDT mengatasi pengangguran dan pengangguran, keluarga miskin, dan anggota masyarakat marjinal," kata Iskandar.

[Gambas:Video CNN]


(idz/agt)