Harga Gas Turun, ESDM Minta PLN Tekan Tarif Listrik

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri ESDM Arifin Tasrif meminta PLN untuk melakukan efisiensi supaya tarif listrik bisa terjangkau bagi masyarakat. Permintaan disampaikannya setelah pemerintah menetapkan harga gas bumi turun menjadi rata-rata US$6 per MMBTU di plant gate konsumen mulai 1 April 2020.

Penurunan harga gas industri sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Untuk bisa menyesuaikan harga US$6 per MMBTU tersebut, harga gas di hulu harus bisa diturunkan antara US$4-4,5 per MMBTU dan biaya transportasi dan distribusi bisa diturunkan antara US$1,5-2 per MMBTU.

"Tentu saja konsekuensinya di bidang hulu gas, penerimaan pemerintah bisa berkurang tapi ini bisa dikompensasi dengan pengurangan biaya subsidi dan (pengurangan) biaya kompensasi (PLN), dan kontribusi dari peningkatan pajak dan deviden. Juga terdapat penghematan dari konversi bahan bakar pembangkit listrik dari diesel ke gas," ungkap Arifin dikutip dari keterangan resmi, Kamis (19/3).

Sayangnya, Arifin tak merinci berapa besar penghematan yang memungkinkan terjangkaunya tarif listrik itu.

Sementara itu, penurunan pendapatan di sisi transportasi dan distribusi gas akan dikompensasi antara lain dengan jaminan pasokan gas, tambahan pasokan gas, dan efisiensi perusahaan.

Lihat juga: Jokowi Ketok Harga Gas US$6 per MMBTU Mulai 1 April 2020

"Terkait dengan biaya transportasi gas, kami juga telah melakukan pembahasan dengan transporter gas utama, jadi investasi yang sudah 10-12 tahun beroperasi memiliki nilai depresiasi yang bisa dipertimbangkan, dan melakukan efisiensi di perusahaan sendiri dengan kontribusi yang signifikan," tuturnya.

Pemerintah juga mengimbau agar transporter gas bisa membuka akses kepada supplier gas yang lain, supaya volume bisa dioptimalkan lebih banyak lagi.

Arifin menerangkan sumber gas di Indonesia cukup banyak dan masih ada beberapa yang akan beroperasi. Sumber gas dari lapangan Sakakemang akan beroperasi pada 2021. Kemudian, pada 2023, gas yang selama ini dijual ke luar negeri akan dialokasikan untuk dalam negeri.

Di saat yang sama, pemerintah akan mengembangkan infrastruktur gas, salah satunya jaringan pipa dari Aceh sampai Jawa Timur, Kalimantan, dan Sulawesi.

Lihat juga: Jokowi Akan Hukum Industri 'Nakal' Pemakai Insentif Harga Gas

"(Pengembangan jaringan ini membutuhkan waktu hingga 2 hingga 3 tahun. Selain pipa kita juga harus bisa memiliki lagi receiving terminal sehingga LNG tersebut bisa ditampung di receiving terminal untuk bisa didistribusikan kepada pemakai," jelasnya.

Sebagai informasi, sesuai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019-2028 porsi pembangkit listri berbahan bakar gas sebesar 22 persen dari total bauran energi pembangkitan.

[Gambas:Video CNN]

(sfr/agt)