Jokowi Ketok Harga Gas US$6 per MMBTU Mulai 1 April 2020

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan harga gas industri sebesar US$6 per MMBTU berlaku mulai 1 April 2020. Keputusan ini akhirnya dikeluarkan setelah aturan hukum diterbitkan sejak empat tahun lalu untuk mengerek daya saing.

Sebelumnya, kepala negara sudah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Namun, aturan itu tak kunjung direalisasikan karena masih mempertimbangkan kemampuan implementasi dari hulu ke hilir.

"Penurunan ini dilakukan dengan skema penurunan bagian pemerintah, DMO, atau impor (gas)," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Rabu (18/3).

Secara rinci, Airlangga mengatakan, pemerintah memutuskan harga gas di hulu industri akan berkisar US$4 sampai US$4,5 MMBTU. Sementara di transmisi sekitar US$1,5 hingga US$2 MMBTU.

Lihat juga: Jokowi Akan Hukum Industri 'Nakal' Pemakai Insentif Harga Gas

Berdasarkan Perpres 40/2016, penurunan harga gas industri akan segera dimanfaatkan oleh tujuh industri yang diatur di dalamnya. Namun,dalam ketentuan baru, Airlngga mengatakan pemerintah menambahkan pembangkit listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN agar bisa menikmati harga gas industri tersebut.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan sektor industri yang mendapat penurunan harga gas tetap sesuai Perpres 40/2016, yaitu pupuk, oleochemical, baja, keramik, petrokimia, kaca dan sarung tangan karet. Totalnya, mencapai 88 perusahaan.

Namun, pemerintah akan menambahkan sekitar 430 perusahaan lagi agar bisa mendapat harga gas sebesar US$6 MMBTU. Ia menekankan 430 perusahaan ini merupakan korporasi yang bergerak di tujuh bidang industri sesuai beleid hukum pemerintah.

"Di luar itu, kami dari Kementerian Perindustrian juga mengusulkan tambahan perusahaan sebanyak 325 perusahaan dari industri yang belum masuk ke dalam Perpres 40/2016, misalnya kertas, pulp, ban, dan sebagainya," ungkapnya.

Lihat juga: Cegah Corona, Angkasa Pura I dan II Terapkan Pembatasan Jarak

Agus memperkirakan kebutuhan gas akan mencapai 2.400 MMSCFD pada 2020. Lalu, meningkat menjadi 2.600 MMSCFD pada 2021 dan menyentuh 3.600 MMSCFD pada 2024.

Sementara produksi gas diperkirakan mencapai 7.000 MMSCFD pada 2020. "Jadi sebenarnya kebutuhan gas industri sebetulnya pada 2020 hanya sepertiga dari produksi gas nasional," tuturnya.

Menurut Agus, pemerintah tinggal menyelesaikan tantangan dari sisi kesiapan infrastruktur berupa pipa pengalir gas di sejumlah kawasan industri. Rencananya, pemerintah akan menggencarkan kerja sama dengan swasta untuk menaklukkan tantangan tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penurunan harga gas industri tentu akan memberi dampak besar ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebab, kebijakan itu akan mempengaruhi besaran alokasi anggaran subsidi dari pemerintah.

Lihat juga: Sri Mulyani Khawatir Corona Ganggu Rantai Pasok

"Implikasi kebijakan ini akan terus kami kalkulasi terhadap APBN dan bagaimana bisa mengurangi beban APBN menjadi lebih adil. Artinya, subsidi diberikan kepada kelompok yang memang mampu menciptakan keadilan bagi perekonomian," katanya.

Sayangnya, bendahara negara belum bisa merinci seberapa besar dampak penurunan harga gas industri ke anggaran negara. Namun, menurutnya, yang terpenting saat ini adalah bagaimana roda industri bisa memberi sumbangan yang lebih besar ke perekonomian nasional secara menyeluruh.

Di sisi lain, mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu menyampaikan pemerintah akan memberikan insentif ini kepada perusahaan dengan kinerja baik. Salah satunya, perusahaan di bidang industri pupuk.

"Sehingga support kami kepada mereka memberi dampak kepada perusahaan dalam bentuk kinerja, pembentukan profit margin, penciptaan lapangan kerja, dan pembayaran pajak," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

(uli/sfr)