ANALISIS

Jokowi, 9 Jurus dan Kebutuhan Anggaran Rp200 T Lawan Corona

Ulfa Arieza, CNN Indonesia | Rabu, 25/03/2020 12:40 WIB
Jokowi, 9 Jurus dan Kebutuhan Anggaran Rp200 T Lawan Corona Kebijakan Jokowi dalam mengeluarkan 9 jurus guna meredam dampak ekonomi virus corona dinilai masih kurang. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A).
Jakarta, CNN Indonesia -- Seluruh negara di dunia kalang kabut di awal 2020 ini. Pemicunya, wabah virus corona (Covid-19) yang muncul di Wuhan, China

Wabah tersebut kini telah menyebar ke seantero dunia. Tak ada yang mengira jika hanya selang 3 bulan sejak virus itu ditemukan pada Desember 2019, sebanyak 381.293 orang dari seluruh dunia positif terifeksi dan 16.572 lainnya meninggal dunia.

Indonesia pun tak luput dari infeksi tersebut. Per Selasa (24/3) kemarin kasus infeksi virus corona di Indonesia sudah mencapai 686 orang. Infeksi tersebut telah mengakibatkan 55 orang meninggal dunia.


Tak hanya menginfeksi manusia, virus juga sudah menginfeksi ekonomi dalam negeri. Sejumlah sektor, salah satunya pariwisata terdampak oleh virus tersebut.

Dampaknya, sejumlah pengusaha perhotelan mulai merumahkan karyawan dan bahkan ancang-ancang menghentikan hubungan kerja dengan mereka. Tak ingin masalah tersebut terus menjalar, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan telah menyiapkan sembilan jurus andalan. Jurus yang dikeluarkan salah satunya mengutak-atik anggaran supaya bisa digunakan untuk penanganan virus corona.

Selain itu, kepala negara mengatakan pemerintah akan membantu masyarakat kelas menengah ke bawah, seperti petani dan buruh di Indonesia yang terdampak ekonominya akibat penyebaran virus. Caranya, menambah tunjangan Kartu Sembako Murah dari Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu per bulan untuk satu keluarga.

Pemerintah mengalokasikan untuk program ini sebesar Rp4,5 triliun. Jokowi juga mempercepat penyaluran kartu prakerja untuk mengurangi risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat wabah tersebut.

"Alokasi anggaran yang disediakan dalam kartu prakerja Rp10 triliun, sehingga setiap peserta diberikan honor insentif Rp1 juta per bulan selama tiga sampai empat bulan," katanya.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Pieter Abdullah Redjalam menilai apa yang dilakukan Jokowi sekarang ini sudah benar. Namun ia mengingatkan, dari sisi magnitude alias kekuatan kebijakan masih kurang.

Pasalnya, dampak virus corona terhadap ekonomi saat ini tak bisa dianggap sepele. "(9 kebijakan) belum cukup karena pemerintah harus melakukan antisipasi lebih besar, kondisi ini butuh upaya yang harus sungguh-sungguh mengatasi virus corona," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Guna menggambarkan betapa beratnya tekanan ekonomi yang diakibatkan oleh virus corona, Pieter memberikan contoh Amerika Serikat. Bank sentral negeri tersebut, The Fed memutuskan menurunkan suku bunga acuan hingga 0 persen pada 16 Maret lalu.

Kebijakan moneter ini sangat mengejutkan. Maklum, penurunan suku bunga acuan secara radikal sampai ke posisi 0 persen terakhir kali dilakukan The Fed 2008 lalu. Keputusan diambil saat krisis ekonomi menerpa negara tersebut.


[Gambas:Video CNN]
Tekanan berat katanya, secara kasat mata juga dapat dilihat dari penurunan nilai tukar mata uang di berbagai negara, termasuk rupiah. Bahkan, rupiah telah menyentuh posisi Rp16.500 per dolar AS.

Tak hanya itu, pasar saham di berbagai negara kompak memerah. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kii terkapar di level 3.937, padahal di awal tahun di posisi 6.283. Kondisi ini mencerminkan kepanikan pasar global terhadap perkembangan virus corona.

Sebab, hingga detik ini belum ada berita resmi soal obat virus tersebut. "Artinya ini masih berkelanjutan. Semakin lama kalau melihat pola ini penyelesaian virus corona secara global tidak akan terjadi dalam jangka pendek," ucapnya.

Secara riil, ia juga menyatakan tekanan ekonomi akibat virus corona juga bisa dilihat dari keluhan pengusaha dari berbagai sektor, mulai dari sektor pariwisata, perhotelan, tekstil, hingga Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM). Pelaku usaha tersebut telah meminta pemerintah memberikan insentif agar usahanya tak mati karena virus corona.

Dari sisi pekerja, kabar Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mulai terdengar di beberapa sektor khususnya pariwisata. Pekerja informal maupun buruh harian juga ikut kena imbas virus corona karena pemerintah mengimbau masyarakat untuk bekerja dari rumah (Work From Home).

"Dengan melihat kondisi seperti itu, kalau tidak cukup tegas maka dampak di global panjang, maka di domestik akan lebih panjang lagi. Dampak negatif virus corona ini lebih dalam dari yang kami perkirakan," ucapnya.

Karenanya, ia meminta makin tegas dalam berperang melawan corona. Salah satunya dengan tidak membatasi belanja pemerintah untuk menanggulangi wabah corona. Pieter menilai pemerintah tak perlu terpaku dengan batas defisit APBN yang diatur dalam Pasal 17 ayat 3 Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang membatasi defisit tidak boleh melampaui tiga persen dari PDB.

Menurutnya, pelebaran defisit merupakan sebuah keniscayaan dalam kondisi saat ini. "Perlu digarisbawahi, pelebaran defisit itu bukan sebuah kegagalan pemerintah, itu justru bagaimana pemerintah menunjukkan bagaimana menempatkan prioritas utama," ujarnya.

Senada, Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal Hastiadi mengatakan langkah pemerintah sudah tepat. Namun masih terdapat ruang untuk dimaksimalkan.

Ia berharap pemerintah lebih serius dalam menanggulangi dampak virus corona ini. Dalam simulasinya, Indonesia dapat mengalokasikan dana sebesar 1 persen-2 persen dari PDB untuk penanganan virus corona.

Jumlah tersebut setara dengan Rp150 triliun-Rp200 triliun dalam APBN. Angka tersebut telah memperhitungkan tax ratio Indonesia yang masih rendah sebesar 11 persen. Sebagai perbandingan, kata dia, di negara maju seperti Australia dengan kekuatan fiskal yang lebih besar, mereka mengalokasikan sekitar 5persen-10 persen dari PDB untuk penanganan virus corona.

"Mitigasi ini perlu serius, yang jelas butuh anggaran, kita ada budget deficit cap (defisit APBN)3 persen sudah dilepas, seharusnya APBN kita lebih leluasa dan ada anggaran lain yang seharusnya bisa diprioritaskan untuk ini," katanya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan akan merelokasi dana senilai Rp62,3 triliun dari APBN. Itu berarti, masih terdapat potensi untuk menyisir sekitar Rp87,7 triliun apabila mengacu pada perhitungan Fithra.

Ia mengusulkan pemerintah mengalihkan sebagian subsidi energi untuk pendanaan penanggulangan virus corona. Pada APBN 2020, subsidi energi dianggarkan sebesar Rp137,5 triliun. Ini dapat pertimbangkan lantaran harga minyak mentah dunia juga tengah turun tajam.

"Itu adalah yang minimal karena perhitungan simulasinya antara 2-3 bulan dan mudah-mudahan itu cukup karena simulasi berdasarkan yang kami lakukan puncak covid diprediksi tanggal 6-12 mei, kalau lebih dari itu maka perlu tambahan lagi," katanya.

Sementara itu, prioritas penggunaan dana hendaknya difokuskan pada dua hal yakni sisi kesehatan seperti belanja alat kesehatan, pembiayaan pasien, persiapan fasilitas kesehatan baru, dan lainnya. Pemerintah juga tak boleh meninggalkan kelompok masyarakat paling terdampak yakni pekerja harian dan sektor UMKM.

(agt)