DPR Minta Stress Test Penurunan Cadangan Devisa Akibat Corona

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi XI DPR meminta Bank Indonesia (BI) menghitung detail kebutuhan cadangan devisa hingga akhir tahun. Hal tersebut disampaikan mengingat posisi cadev terus menurun terus sebagai akibat penanganan pandemi virus corona di dalam negeri.

Anggota Komisi XI DPR Erico Sotarduga mengaku menyoroti penurunan cadev sebesar US$9,4 miliar, yaitu dari US$130,4 triliun menjadi US$121 miliar pada akhir Maret 2020.

Masalahnya, ia melanjutkan, belum ada pihak yang bisa memastikan kapan penyebaran virus corona bakal pulih. Beberapa pihak menyatakan puncaknya terjadi pada Mei 2020.

Jika situasinya tak kunjung pulih dalam waktu dekat, Erico khawatir cadev akan terus menurun ke depannya. Pasalnya, BI membutuhkan cadev untuk membayar utang jatuh tempo pemerintah, menjaga arus kas impor, termasuk menstabilkan rupiah.

Lihat juga: ILO: 2,7 Miliar Pekerja di Dunia Terdampak Virus Corona

"Ini harus dihitung betul, harus ada stress test dengan kondisi cadev ini," tegas Erico dalam video conference, Rabu (8/4).

Jika impor terus menurun, kemungkinan besar sisa cadev saat ini akan cukup sampai tujuh bulan ke depan. Menurutnya, dana yang dibutuhkan untuk membayar 3-4 bulan impor sekitar US$60 triliun.

"Kalau begini masih ada sisa US$60 miliar yang bisa digunakan BI untuk intervensi dan hal apa saja yang harus dilakukan dalam situasi genting seperti ini," jelasnya.

Ia meminta BI untuk menghitung secara detail kebutuhan cadev hingga akhir tahun ini. Sebab, jika masa puncak penyebaran virus corona mundur dari waktu yang diperkirakan, maka dana yang harus dikucurkan oleh BI dan pemerintah juga akan membengkak dari rencana awal.

Lihat juga: RI Bisa Dapat Utang Rp112 T dari Bank Dunia Cs Lawan Corona

"Peran BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Keuangan menjadi sentral. Ekonomi saat ini bergantung dengan tiga institusi tersebut," terang Erico.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun berharap ada persamaan persepsi antara BI, OJK, Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam mengambil langkah penanganan virus corona di dalam negeri.

Menurutnya, sejauh ini belum ada pemahaman yang sama terkait krisis yang akan ditimbulkan dari pandemi covid-19 tersebut terhadap ekonomi domestik.

"Saya lihat pemahaman krisis belum ditentukan. Belum ada kesepakatan bersama mengenai penanganannya seperti apa," tutur Misbakhun.

[Gambas:Video CNN]

Ia bilang tak pernah ada satu orang pun yang pernah berada di posisi seperti ini. Potensi krisis yang akan dihadapi akan berbeda dengan situasi pada krisis 1997-1998 dan 2007-2008 lalu.

"Level masalahnya beda, dulu UMKM masih bisa berjaya. Sekarang tidak karena ada physical distancing. Ini pertarungan bersama, tidak pernah ada yang punya pengalaman seperti sekarang," ucap Misbakhun.

Sementara, Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan cadangan devisa saat ini lebih dari cukup untuk menjaga arus kas impor, menstabilkan rupiah, dan membayar utang pemerintah jatuh tempo. Terlebih, pemerintah baru saja menerbitkan surat utang negara global (global bond) sebesar US$4,3 miliar.

"Cadangan devisa lebih dari cukup dengan tambahan US$4,3 miliar dari penerbitan global bond pemerintah. Jadi, US$121 miliar ditambah US$4,3 miliar maka devisa akan bertambah," katanya.

Lihat juga: Corona, Pemerintah Alihkan Dana Desa Rp24 T untuk Bansos

Selain itu, BI juga memiliki kerja sama dengan sejumlah bank sentral lain sebagai upaya lapis kedua dalam memasok dolar AS di dalam negeri. Kerja sama itu salah satunya berbentuk bilateral swap dengan bank sentral China sebesar US$30 miliar, Jepang US$22,7 miliar, Singapura US$7 miliar, dan Korea Selatan US$10 miliar.

Kemudian, kerja sama berbentuk repo line dengan Bank for International Settlements (BIS) sebesar US$2,5 miliar, bank sentral Singapura US$3 miliar, bank sentral AS sebesar US$60 miliar, dan dengan sejumlah bank sentral lain sekitar US$500 juta sampai US$1 miliar. (aud/bir)