Insentif Corona, Menkeu Awasi Pihak yang Sengaja Bangkrut

CNN Indonesia
Rabu, 22 Apr 2020 16:50 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani usai mengikuti sidang kabinet paripurna, di Istana Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/4). Sri Mulyani wanti-wanti agar jangan sampai ada pihak sengaja membangkrutkan diri demi mendapatkan insentif di tengah wabah corona. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan).
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengawasi implementasi pemberian insentif untuk meredam pandemi virus corona. Salah satunya, pemberian keringanan cicilan kredit bagai debitur yang terdampak langsung wabah tersebut.

"Kami jaga jangan sampai orang sengaja memacetkan dan membangkrutkan dirinya sendiri," ujar Sri Mulyani saat jumpa pers melalu siaran langsung akun Instagram Sekretariat Kabinet, Rabu (22/4).

Sektor keuangan diketahui menerapkan kebijakan restrukturisasi kredit dan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terkena dampak wabah itu. Keringanan itu juga diberikan kepada sopir ojek online (ojol) dan sopir taksi untuk kredit kendaraan bermotor.

"Jadi nanti kami akan terus monitoring pelaksanaan dari insentif ini. Kalau insentif dari sisi restructuring itu menyebabkan kredit macet, maka kami bersama OJK akan membuat rambu-rambunya," ujarnya.

Sri Mulyani mengatakan, untuk merealisasikan restrukturisasi kredit, stimulus diberikan bagi debitur yang proses pembayaran cicilan kreditnya terdampak akibat covid-19.

"Artinya sebelum covid baik-baik saja, tapi karena covid kesulitan (membayar)," katanya.

Kemudian, debitur yang memiliki rekam jejak baik berdasarkan ketepatan waktu membayar cicilan.

"Artinya, mereka yang selama ini comply (patuh) terhadap akad kreditnya," lanjutnya.

[Gambas:Video CNN]

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyatakan bakal bekerja sama dengan kejaksaan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawasi prosesnya secara detail. Ia juga mempersilakan bagi masyarakat umum untuk ikut mengawasi.

"Memang ini menyangkut puluhan juta dari para kreditur yang berada di berbagai ratusan lembaga-lembaga keuangan. Ini akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat menantang di dalam implementasinya," ucap Sri Mulyani.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan tambahan alokasi belanja dan pembiayaan dalam APBN 2020 sebesar Rp405,1 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp150 triliun disalurkan untuk program pemulihan ekonomi nasional, termasuk restrukturisasi kredit dan pembiayaan UMKM.

(sfr/sfr)
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

TERPOPULER