Sementara untuk segmen peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Pekerja Penerima Upah (PPU), iuran masih mengacu pada Perpres 75 tahun 2019. Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma'ruf menyatakan, perhitungan pemberlakuan penyesuaian iuran adalah per 1 April 2020. Dengan demikian, iuran bulan Januari sampai Maret 2020 tetap mengikuti Perpres 75 tahun 2019, yaitu sebesar Rp160.000 untuk kelas 1, Rp110.000 untuk kelas 2, dan Rp42.000 untuk kelas 3.
"Jadi untuk iuran Januari sampai Maret 2020 tidak ada pengembalian atau dikompensasi di bulan berikutnya. Namun, terhadap kelebihan iuran peserta JKN-KIS yang telah dibayarkan pada bulan April 2020 akan dikompensasikan ke iuran pada bulan berikutnya," kata Iqbal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pada prinsipnya kami ingin pelayanan kesehatan kepada peserta JKN-KIS tidak terhambat. Terutama memperhatikan kondisi sosial ekonomi saat ini di tengah pandemi Covid-19. Dengan dikembalikannya nominal iuran segmen PBPU sesuai Putusan MA per 1 Mei 2020 ini, kami harapkan dapat membantu dan tidak membebani masyarakat," ujarnya.
Rancangan tersebut sedang dalam proses paraf para menteri dan akan diajukan kepada Presiden untuk ditandatangani. Perubahan iuran BPJS Kesehatan ini merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020 yang menyatakan membatalkan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019. (rea)