Corona, REI Usulkan Restrukturisasi Kredit dan Potongan Pajak

Jakarta, CNN Indonesia -- Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) mengusulkan pemerintah memberikan restrukturisasi kredit bagi sektor properti di masa pandemi Covid-19.

Ketua Umum DPP REI Paulus Totok Lusida menilai, pelonggaran kredit berupa penghapusan bunga kredit selama enam bulan atau penangguhan pembayaran bunga dan angsuran pokok selama 12 bulan cukup membantu sektor properti.

Lihat juga: Iklan Lowongan Kerja Anjlok 70 Persen Akibat Corona

Menurutnya, keberlangsungan bisnis real estate saat ini sangat bergantung terhadap kebijakan perbankan.

"Tetapi kebijakan ini harus diikuti dengan instruksi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga seluruh perbankan mengikuti dan mematuhinya," kata Totok dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (1/5).

Tak hanya itu, ia juga mengajukan keringanan dari sisi perpajakan. REI mengusulkan penghapusan Pajak Penghasilan (PPh) 21, percepatan pengurangan PPh badan, penurunan PPh final dari 2,5 persen menjadi 1 persen, dan penerapan PPh final tersebut berdasarkan nilai aktual transaksi bukan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

REI juga berharap pemerintah menurunkan tarif beban puncak serta menghapus beban biaya minimal bulanan listrik dan air.

"REI juga berharap pemerintah menunda penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71 dan 72 supaya perusahaan dapat berkonsentrasi pada kesehatan perusahaan dan proyek masing-masing," ujarnya.

Rumah Subsidi

Khusus rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), REI mengusulkan agar Program Sejuta Rumah khususnya rumah subsidi dijadikan sebagai salah satu program padat karya. Sebab, pembangunan rumah MBR ini bersifat padat karya serta melibatkan 174 industri turunan sehingga berdampak signifikan pada perputaran roda ekonomi.

Salin itu, REI berharap agar dana Subsidi Selisih Bunga (SSB) untuk MBR dapat segera dicairkan. Dalam waktu 6 bulan ke depan, ia menuturkan REI siap memasok 250 ribu unit rumah MBR apabila didukung dengan percepatan pencairan pembiayaan.

"Masih terkait Program Sejuta Rumah, kami mendorong pemberian kredit perbankan untuk MBR tidak dibatasi segmentasinya. Saat ini bank sangat selektif untuk memberikan KPR bagi MBR," ungkapnya.

Lihat juga: Himbara Minta Pemerintah Parkirkan Uang di Bank BUMN

Pada masa pandemi Covid-19 ini pihak perbankan sangat selektif dan membatasi konsumen rumah MBR hanya untuk ASN, TNI, Polri, karyawan BUMN, dan karyawan swasta yang memiliki penghasilan tetap (fix income). Oleh sebab itu, REI mengharapkan karyawan swasta atau pekerja dengan penghasilan tidak tetap (non fix income) lainnya juga dapat menikmati fasilitas kredit rumah subsidi.

"Pengembang siap memberikan buyback guarantee (garansi pembelian kembali) selama 6-12 bulan sebagai bentuk tanggung jawab pengembang guna menjaga keamanan kredit dari konsumen non fix income tersebut," ujar Totok. (ulf/jun)