Jakarta, CNN Indonesia -- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau
BNI menyatakan ikut serta dalam penyaluran dana bantuan sosial (
bansos) ke masyarakat. Namun, bansos yang disalurkan adalah Program Keluarga Harapan (
PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Sekretaris Perusahaan BNI Melly Meiliana mengatakan untuk bansos berbentuk PKH total bantuan yang sudah disalurkan mencapai Rp5,5 triliun. Bantuan tersebut disalurkan untuk ke 3,9 juta keluarga penerima manfaat.
"BNI juga sudah menyalurkan dana BPNT Rp3,4 triliun kepada 6,7 juta KPM," katanya kepada CNNINdonesia.com, Senin (4/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain PKH dan BPNT, Melly mengatakan pihaknya juga ikut serta dalam menyalurkan insentif Kartu Prakerja. Keikutsertaan dilakukan karena pemerintah telah menunjuk BNI menjadi
official digital banking partner program tersebut .
Sayangnya, ia belum memiliki data rinci mengenai penyaluran insentif ke peserta Kartu Prakerja itu. Pemerintah mengucurkan dana bansos melalui banyak program, mulai dari PKH, BPNT, Kartu Sembako, paket sembako, hingga Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa.
Salah satu tujuan, meringankan beban masyarakat dari tekanan virus corona. Selain BNI, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI juga ikut serta dalam menyalurkan bansos.
Berkaitan dengan virus corona, bank spesialis kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) itu telah menyalurkan dana bansos pemerintah tahap pertama sebesar Rp316 miliar kepada 528.320 keluarga.
"Penyaluran pada tanggal 27-29 April 2020 lalu melalui fasilitas
Mass Fund Transfer sebesar Rp600 ribu ke rekening masing-masing penerima," ujar Sekretaris Perusahaan BRI Amam Sukriyanto kepada CNNIndonesia.com, Senin (4/5).
[Gambas:Video CNN]Keluarga penerima manfaat, sambung dia, sesuai dengan data yang diberikan Kementerian Sosial kepada perusahaan. Secara rinci, penyaluran ke keluarga penerima di Sumatera dan Jawa Barat mencapai Rp96,9 miliar kepada 161.566 KPM.
Lalu, di wilayah Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur sebesar Rp122,4 miliar kepada 204.118 KPM.
Kemudian, di wilayah Jawa Timur, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi, Papua, dan Papua Barat sebesar Rp97,5 miliar kepada 162,636 KPM.
(uli/agt)