Sri Mulyani Akui Bansos Rp110 T Tak Ampuh Angkat Ekonomi RI

CNN Indonesia

Rabu, 06 Mei 2020 20:18 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi keterangan kepada media saat konfrensi press Realisasi APBN KITA Juni 2019, Jakarta, 21 Juni 2019. APBN 2019 sampai dengan 31 Mei 2019 mencatat bahwa realisasi pendaptan negara sebesar Rp 728,45 triliun atau 33,64 persen dari target APBN 2019, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2018 yang mencali Rp 685,99 triliun. — Sri Mulyani mengakui anggaran bantuan sosial sebesar Rp110 triliun tak cukup untuk mengangkat perekonomian. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Hesti Rika).

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa anggaran perlindungan sosial pemerintah sebesar Rp110 triliun tidak cukup untuk mengangkat konsumsi masyarakat di tengah wabah virus corona. Apalagi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pengakuan ini berkaca pada realisasi pertumbuhan ekonomi nasional yang cuma 2,97 persen pada kuartal I 2020. Padahal, biasanya ekonomi tiga bulan pertama bisa menyentuh kisaran 4,9 persen sampai 5 persen.

Dari realisasi itu, laju konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 2,84 persen dari biasanya mencapai 5 persen. Bila dikonversi menjadi Produk Domestik Bruto (PDB), Ani memperkirakan sumbangan konsumsi rumah tangga seharusnya mencapai Rp9.000 triliun, di mana sekitar Rp5.000 triliun berada di Jawa.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun, kondisi pandemi corona yang membuat mobilitas masyarakat terhambat dipastikan menggerus nilai konsumsi yang mencapai Rp5.000 triliun itu. Sebab, pandemi membuat masyarakat tidak bisa keluar rumah untuk menggunakan uangnya dan ada kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Lihat juga:

SMI Ungkap Anies Angkat Tangan soal Bansos 1,1 Juta Warga DKI

"Kalau Jakarta dan Jawa PSBB-nya meluas, sudah pasti konsumsi tidak tumbuh, bahkan kontraksi. Kalau ada Rp5.000 triliun di Jawa, maka bansos Rp110 triliun tidak bisa mensubtitusi penurunan konsumsi dari Rp5.000 triliun tersebut," ujar wanita yang akrab disapa Ani ini saat rapat bersama Komisi XI DPR, Rabu (6/5).

Menurut Ani, bantalan perlindungan sosial Rp110 triliun dari pemerintah hanya mampu mengurangi sedikit beban masyarakat. Sebab, setidaknya mereka pun kemampuan untuk membeli makan, meski tak bisa berbelanja.

"Tentu ini bisa mengurangi ke mereka yang terdampak, khususnya dalam bentuk PHK. Kami berharap ini cukup memberikan bantalan sosial," katanya.

Lebih lanjut, turunnya laju konsumsi rumah tangga dipastikan tidak mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan setidaknya berada di kisaran 2,3 persen pada tahun ini. Bahkan, menurut mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu, bayang-bayang perekonomian dengan skenario terburuk tumbuh minus 0,4 persen kian nyata.

[Gambas:Video CNN]

"Ini akan masuk dalam skenario sangat berat, mungkin saja terjadi dari 2,3 persen menjadi minus 0,4 persen apabila di kuartal ketiga dan keempat tidak mampu recover atau pandemi menimbulkan dampak yang panjang," jelasnya.

Sebagai informasi, pada perlindungan sosial, pemerintah menyiapkan beberapa program. Mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Kartu Prakerja, hingga diskon dan gratis penggunaan listrik bersubsidi.