Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Kebijakan Fiskal (
BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyebut sejumlah kriteria Badan Usaha Milik Negara (
BUMN) yang akan dibantu oleh pemerintah dalam program
pemulihan ekonomi nasional (PEN) akibat pandemi virus corona.
Salah satunya adalah perusahaan yang memiliki pengaruh besar terhadap hajat hidup masyarakat.
"Pemerintah hati-hati. Ada kategorinya dari
supply demand. Kriteria yang diutamakan harus ada pengaruh terhadap hajat hidup orang banyak," ucap Febrio dalam video conference, Rabu (13/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintah juga akan melihat peran
sovereign yang dijalankan BUMN, eksposurnya terhadap sistem keuangan, jumlah kepemilikan pemerintah, hingga total aset yang dimiliki oleh BUMN.
"Ini belum resmi (disahkan) ya tapi. Baru resmi kalau sudah ada di sidang kabinet," imbuh Febrio.
Selain itu, pemerintah juga menetapkan sejumlah skala prioritas dalam membantu BUMN. Beberapa skala prioritas yang dimaksud, antara lain BUMN yang bergerak di sektor infrastruktur, pangan, transportasi, sumber daya alam (SDA), keuangan, manufaktur, energi, dan pariwisata.
Febrio mengatakan sejumlah BUMN terkena dampak dari penyebaran virus corona. Ia mencontohkan, permintaan energi listrik menurun, lalu lintas harian di jalan tol turun, termasuk penumpang pesawat anjlok.
Tak hanya itu, beberapa proyek pembangunan juga ditunda. Alhasil, biaya operasional yang harus dikeluarkan membengkak. Pembayaran beberapa komitmen pemerintah juga terlambat, sehingga likuiditas sejumlah BUMN terganggu.
Dengan berbagai kondisi ini, makanya pemerintah akan membantu BUMN agar tetap bertahan di tengah pandemi corona. Namun, Febrio belum bisa menjabarkan perusahaan pelat merah mana saja yang akan mendapatkan bantuan.
"Pengambilan mekanisme strategis belum bisa diumumkan siapa saja yang bisa mendapatkan, tapi ada kriteria dan prioritas tadi," katanya.
Sementara, ia juga belum bisa berbicara gamblang mengenai bentuk bantuan yang akan diberikan. Namun, beberapa bentuk bantuan yang dikaji adalah penyertaan modal negara (PMN) dan kompensasi.
"Kalau pakai kata kunci kompensasi kan hanya ada beberapa BUMN yang bisa dapat kompensasi," katanya.
Ia memberikan sinyal bahwa pemerintah berpotensi memberikan kompensasi kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Namun, hal itu masih akan dikaji dalam sidang kabinet.
"Apa (kompensasi) termasuk Garuda Indonesia? Bisa saja. Kami rumuskan dulu dan diumumkan BUMN mana saja, caranya bagaimana nanti. Mohon maaf belum bisa jawab detail," pungkasnya.
[Gambas:Video CNN] (wel/aud)