Kemenkeu Susun Skema Dana Talangan BUMN yang Kena Corona

CNN Indonesia
Kamis, 14 Mei 2020 08:45 WIB
Petugas menghitung pecahan dolar Amerika di gerai penukaran mata uang asing ITC Kuningqn,Jakarta (28/6) . Dolar AS mengalami kenaikan dan melesat hingga menembus level tertingginya di Rp 14.360.
BKF sedang menyusun dana talangan dalam bentuk modal kerja kepada beberapa perusahaan BUMN dengan dana total Rp32,65 triliun. 
Ilustrasi. (CNN Indonesia/Hesti Rika).
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Kebijakan Fiskal (BKF) sedang menyusun skema dana talangan dalam bentuk modal kerja kepada beberapa perusahaan BUMN yang terkena dampak virus corona. BUMN tersebut seperti Garuda Indonesia, Perum Perumnas, KAI, PTPN, Perum Bulog, dan KS.

Total dana yang disiapkan Rp32,65 triliun.
 Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu menyatakan rencana tersebut memang belum final.

"Dukungan usaha untuk BUMN ada meski belum ada angka pasti karena harus bawa ke sidang kabinet, akan ada PMN dan pembayaran kompensasi," ungkapnya lewat video conference pada Rabu (13/5).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain dana talangan, ia melanjutkan pemerintah juga akan menggelontorkan dana sebesar Rp94,23 triliun sebagai kompensasi kepada tiga BUMN yang ditunjuk untuk memberikan pelayanan ke masyarakat selama pandemi virus corona. BUMN yang dimaksud adalah PLN, Pertamina, dan Bulog.


Namun, Febrio mengaku hingga saat ini Kementerian Keuangan belum dapat menyebutkan angka rinciannya sebab masih dalam tahap perhitungan. 

Sementara untuk penyertaan modal negara (PMN) dana yang disediakan yaitu sebesar Rp25,27 triliun. Lagi, ia belum dapat menjawab perusahaan negara mana saja yang akan menerima bantuan tersebut.


Kemudian, Febrio menjelaskan pemerintah tak asal memberikan dana bantuan ke perusahaan pelat merah. BUMN yang dibantu harus terbukti mengalami penurunan pendapatan di tengah pandemi virus corona seperti KAI yang tak diperbolehkan mengangkut penumpang selama pemberlakuan PSBB.


Kriteria lainnya, sambungnya, ialah BUMN yang menyangkut hajat hidup orang banyak atau yang keberadaannya krusial.

"Pemerintah hati-hati. Ada kategorinya dari supply demand. Kriteria yang diutamakan harus ada pengaruh terhadap hajat hidup orang banyak," ucap Febrio.


Selain itu, pemerintah juga menetapkan sejumlah skala prioritas dalam membantu BUMN. Beberapa skala prioritas yang dimaksud, antara lain BUMN yang bergerak di sektor infrastruktur, pangan, transportasi, sumber daya alam (SDA), keuangan, manufaktur, energi, dan pariwisata.

[Gambas:Video CNN]

(wel/age)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER