Inalum Minta Kelonggaran Pembayaran Dividen ke Pemerintah

Jakarta, CNN Indonesia -- Holding BUMN pertambangan PT Inalum (Persero) atau MIND ID meminta penundaan pembayaran dividen kepada pemerintah untuk tahun ini.

Direktur Utama MIND ID Orias Petrus Moedak berharap kelonggaran itu dapat diberikan karena pihaknya sedang berekspansi. Kelonggaran juga diperlukan karena pihaknya baru saja menarik pendanaan besar dari pihak ketiga.

"Kan, kami lagi dalam tahap ekspansi dan di mana ada pinjaman dari pihak ketiga, sangat bijak kalau memang ada dividen yang tidak kami bayarkan dulu ke pemerintah, karena toh kami tidak meminta ada subsidi atau penambahan modal ke pemerintah," ujarnya dalam konferensi pers Jumat (15/5).

Namun, kata orias, keputusan terkait penangguhan tersebut sepenuhnya merupakan wewenang pemerintah selaku pemegang saham. Sebab, pemerintah juga tengah berencana untuk memberikan relaksasi berupa penundaan pembayaran dividen oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Lihat juga: Inalum Rilis Obligasi Rp37,5 T untuk Bayar Akuisisi Freeport

Kebijakan tersebut menjadi salah satu bagian dari strategi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di samping Penyertaan Modal Negara (PMN), pembayaran kompensasi, dan dana talangan untuk modal kerja.

Sejak dua tahun terakhir, Orias mengatakan setoran dividen Inalum kepada pemerintah mengalami penurunan. Padahal, Inalum menarik dividen lebih besar dari anggota holding.

Pada 2018 misalnya, dividen yang diterima dari PT Bukit Asam dan PT Timah sebesar mencapai Rp 2,5 triliun. Tapi, yang disetorkan ke pemerintah hanya sebesar Rp 1,9 triliun.

Sisa dividen tersebut kemudian digunakan holding untuk investasi dan pengembangan bisnis, termasuk akuisisi. "Kalau di tahun lalu kami bayar (dividen ke pemerintah) Rp1 triliun, kan lumayan juga kalau ditangguhkan," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

(hrf/agt)