Jokowi Sebut Prosedur Penyaluran Bansos Corona Berbelit-belit
CNN Indonesia
Selasa, 19 Mei 2020 10:15 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan para pembantunya di Kabinet Indonesia Maju segera menyalurkan bansos tunai (BLT) Desa dan bansos lainnya tanpa prosedur yang berbelit. Perintah dikeluarkannya karena ia menemukan masalah terkait penyaluran bansos di masyarakat.
Menurut Jokowi, hasil temuan di lapangan menyatakan bahwa prosedur yang dilakukan dalam penyaluran kedua program itu masih cukup berbelit.
"Padahal, situasinya adalah situasi yang tidak normal, yang bersifat extra ordinary, sekali lagi ini butuh kecepatan. Saya minta aturan itu dibuat sesimpel mungkin, sederhana mungkin, tanpa mengurangi akuntabilitas, sehingga pelaksanaan di lapangan bisa fleksibel," ujar Jokowi dalam rapat terbatas melalui video conference, Selasa (19/5).
Jokowi menuturkan penyaluran BLT Desa dan bansos tunai seharusnya bisa tidak berbelit bila jajaran menteri terkait melakukan penyaluran dengan melibatkan aparat terkecil pada kawasan yang disasar. Misalnya, pada kawasan desa, maka perangkat desa seperti kepala desa dan RT/RW bisa diminta untuk ikut serta.
Hal ini, sambung dia, juga bisa dilakukan untuk membenahi data BLT Desa dan bansos tunai yang masih tidak sinkron antara pusat dan daerah. Tujuannya, agar penerima bansos bisa lebih tepat sasaran dan cepat sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
"Saya kira bisa melibatkan rakyat dilibatkan RT, RW, desa, buat mekanisme yang lebih terbuka transparan, sehingga semuanya tidak segera diselesaikan baik itu yang namanya BLT Desa yang namanya bantuan sosial tunai," jelasnya.
Di sisi lain, ia mengingatkan kebijakan penyaluran BLT Desa dan bansos tunai tidak boleh terlalu lama karena masyarakat tidak bisa menunggu. "Saya minta ini segera diselesaikan agar masyarakat yang menunggu bantuan itu bisa segera mendapatkan," tuturnya.
Tak ketinggalan, soal akuntabilitas penyaluran BLT Desa dan bansos tunai, Jokowi meminta jajaran menteri untuk berkoordinasi dengan lembaga terkait yang bisa ikut mengawasi penyalurannya. Sebab, keterbukaan atau transparansi data menjadi hal yang penting.
"Keterbukaan itu sangat diperlukan sekali. Untuk sistem pencegahan, minta saja didampingi dari KPK, dari BPKP, dari Kejaksaan, saya kira kita memiliki lembaga-lembaga untuk mengawasi dan mengontrol atau tidak terjadi korupsi di lapangan," katanya.
Pada BLT Desa, pemerintah mengalokasikan Rp600 ribu per keluarga per bulan selama tiga bulan kepada masyarakat desa yang kehilangan mata pencarian. Selain itu, penerima juga ditujukan bagi mereka yang belum menerima program bansos lain dari pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Paket Sembako.
Sementara pada bansos tunai, pemerintah memberikan paket sembako setara Rp600 ribu per penerima per bulan selama tiga bulan kepada masyarakat di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Sasarannya 1,2 juta keluarga penerima di Jakarta dan 576 keluarga penerima di Bodetabek.
[Gambas:Video CNN]
(uli/bir)
Menurut Jokowi, hasil temuan di lapangan menyatakan bahwa prosedur yang dilakukan dalam penyaluran kedua program itu masih cukup berbelit.
"Padahal, situasinya adalah situasi yang tidak normal, yang bersifat extra ordinary, sekali lagi ini butuh kecepatan. Saya minta aturan itu dibuat sesimpel mungkin, sederhana mungkin, tanpa mengurangi akuntabilitas, sehingga pelaksanaan di lapangan bisa fleksibel," ujar Jokowi dalam rapat terbatas melalui video conference, Selasa (19/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di sisi lain, ia mengingatkan kebijakan penyaluran BLT Desa dan bansos tunai tidak boleh terlalu lama karena masyarakat tidak bisa menunggu. "Saya minta ini segera diselesaikan agar masyarakat yang menunggu bantuan itu bisa segera mendapatkan," tuturnya.
"Keterbukaan itu sangat diperlukan sekali. Untuk sistem pencegahan, minta saja didampingi dari KPK, dari BPKP, dari Kejaksaan, saya kira kita memiliki lembaga-lembaga untuk mengawasi dan mengontrol atau tidak terjadi korupsi di lapangan," katanya.
Pada BLT Desa, pemerintah mengalokasikan Rp600 ribu per keluarga per bulan selama tiga bulan kepada masyarakat desa yang kehilangan mata pencarian. Selain itu, penerima juga ditujukan bagi mereka yang belum menerima program bansos lain dari pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Paket Sembako.
Sementara pada bansos tunai, pemerintah memberikan paket sembako setara Rp600 ribu per penerima per bulan selama tiga bulan kepada masyarakat di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Sasarannya 1,2 juta keluarga penerima di Jakarta dan 576 keluarga penerima di Bodetabek.
[Gambas:Video CNN]
(uli/bir)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK