Cara Korban PHK Dapat Bantuan Rp700 Ribu dari Diaspora

CNN Indonesia | Rabu, 20/05/2020 11:55 WIB
Petugas memperlihatkan pecahan uang dolar dan rupiah di salah satu tempat penukaran mata uang asing, Jakarta (10/10). Saat ini nilai tukar rupiah terhadap dolar berada di posisi Rp. 15.222 per dolar Amerika Serikat. Korban PHK corona bisa mengajukan permohonan bantuan ke dari diaspora Indonesia bisa mendaftar ke Kemnaker. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Hesti Rika).
Jakarta, CNN Indonesia -- Korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dirumahkan di Tanah Air akan mendapat bantuan sebesar US$50 atau setara Rp700 ribu per bulan selama minimal tiga bulan dari diaspora alias Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja atau menetap di luar negeri.

Pemberian bantuan melalui program Diaspora Peduli ini bertujuan membantu para korban PHK dan dirumahkan di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi vrius corona atau Covid-19.

"Ini solidaritas langsung dari diaspora ke keluarga kena PHK. Jadi mereka beri US$50 per bulan selama minimal tiga bulan, tapi bisa lebih, sampai enam bulan, 12 bulan, tergantung donaturnya," ujar Pendiri Jaringan Diaspora Indonesia (Indonesian Diaspora Network/IDN) Dino Patti Djalal kepada CNNIndonesia.com, Selasa (19/5).


Lantas, bagaimana cara mendapatkannya?

Dino mengatakan para korban PHK hanya perlu melakukan pendaftaran ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Setelah itu, Kemnaker akan mengunggah hasil pendataan ke situs resmi program di www.diasporapeduli.id untuk diakses oleh para donatur diaspora.

Artinya, korban PHK tidak bisa mengajukan langsung ke Diaspora Peduli. Tujuannya, agar ada pemerataan penerima bantuan dengan program pemerintah, misalnya Kartu Prakerja yang turut memanfaatkan pendataan dari Kemnaker.

"Jadi tidak bisa orang random (acak) datang ke kami. Mereka harus daftar ke Kemnaker seperti Kartu Prakerja, kami pun tidak bisa langsung kasih tanpa data dari kementerian," jelasnya.

Kemudian, para donatur akan diberi wewenang penuh untuk menentukan sendiri korban PHK mana yang akan diberikan bantuan. Ketentuan ini diberlakukan untuk menghargai donatur sebagai pemilik atau sumber dana bantuan.

"Kadang orang ragu memberikan bantuan karena dananya di-pool di satu tempat lalu didistribusikan, tapi yang memberi tidak tahu ke mana dananya, tidak terkontrol. Maka kami ingin ada transparansi dengan impact yang terukur, 'uang ini bantu si itu, angkanya segini' dan mereka bisa kenal sendiri dengan keluarga yang dibantu," terangnya.

Ia berharap ketentuan ini bisa dimanfaatkan oleh kedua belah pihak untuk membangun jejaring komunikasi. Kendati begitu, sambungnya, bila donatur tidak bisa memilih sendiri keluarga korban PHK mana yang ingin dibantu, maka program memberikan bantuan tombol acak untuk memberikan 10 keluarga pilihan kepada donatur.

Penetapan 10 keluarga ini sesuai sistem acak di dalam situs. Kemudian, donatur tinggal memilih salah satu diantaranya untuk menjadi penerima bantuan.

"Ketika donatur sudah memilih, maka dana akan diberikan dari rekening donatur langsung ke rekening keluarga penerima," ucapnya.

Lebih lanjut, kata Dino, program ini akan dilaksanakan pada pekan ini. Saat ini, program sebenarnya sudah diluncurkan, namun masih perlu menunggu finalisasi pembuatan situs dan data dari Kemnaker.

Pasalnya, situs ini nantinya akan dikendalikan oleh Kemnaker. Selain itu, program juga masih menunggu penandatangan kerja sama antara pemerintah dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI selaku mitra penyalur dana bantuan.

[Gambas:Video CNN]
"Tapi saya optimis bisa mulai pekan ini, Kemnaker pun sudah menyiapkan datanya. Diaspora pun sudah pada siap untuk memberikan bantuan, tinggal tunggu bisa akses website, lalu nanti ada aplikasinya juga untuk mereka," ungkapnya.

Dasar Nominal dan Jangka Waktu

Dino menjelaskan nominal pemberian bantuan sengaja dipatok US$50 per bulan sesuai dengan rata-rata tingkat kemampuan diaspora. Menurut hasil survei internal IDN, nominal tersebut setara uang makan harian diaspora.

"Tadinya kami mau US$100 per bulan, tapi akhirnya US$50 per bulan karena itu setara uang makan mereka di luar negeri. Jadi ibaratnya mereka sisihkan uang makan mereka untuk para korban PHK dan dirumahkan ini," katanya.

Selain itu, nominal bantuan juga menyesuaikan dengan standar pemberian bantuan sosial (bansos) dari pemerintah di dalam negeri. Sejak pandemi corona berlangsung, pemerintah memberikan bansos tunai maupun berupa paket sembako dengan nilai Rp600 ribu per bulan kepada keluarga penerima manfaat.

"Kami lihat yang pemerintah berikan, tapi kami tambahkan sedikit, sehingga harapannya bisa ikut membantu, minimal untuk penuhi kebutuhan sembako mereka," katanya.

Begitu pula dengan standar pemberian bantuan selama tiga bulan. Hanya saja, menurut Dino, program bantuan Diaspora Peduli ini memberikan keleluasaan bagi donatur untuk memberikan lebih dari tiga bulan.

Pasalnya, program bantuan ini memiliki konsep keluarga ke keluarga 'one family to one family' sehingga memungkinkan jalinan kedekatan yang membuat donatur mungkin ingin memberi bantuan yang lebih panjang. Hanya saja, syarat nominal tetap kelipatan US$50 per bulan.

"Kalau donatur mau kasih sampai 12 bulan ke satu keluarga kena PHK boleh, tapi kami sarankan kalau ada dana segitu lebih baik diberikan ke empat keluarga, jadi lebih banyak yang terjangkau," tuturnya.


Beban Transfer Ditanggung Donatur

Dino memastikan tidak ada biaya (fee) untuk masing-masing penyelenggara. Menurutnya, satu-satunya biaya tambahan hanya berupa biaya transfer dari bank donatur ke keluarga korban PHK.

Biaya transfer ini akan ditanggung oleh donatur dan tidak dikurangi dari nominal bantuan kepada keluarga korban PHK. "Jadi rekening asal donatur kan bisa bermacam-macam, ada biaya transfer, mungkin sekitar US$15-20 per transaksi, itu nanti ditanggung oleh donatur karena pemberian dana langsung dari rekening mereka ke keluarga penerima," ujarnya.

Di sisi lain, Dino memastikan para diaspora yang menjadi donatur merupakan mereka yang masih cukup mampu dan mendapat penghasilan tetap di masing-masing negara. Program ini tidak meminta bantuan dari para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mungkin cukup kesulitan juga di masa pandemi.

"Kami tidak minta ke para TKI karena mungkin mereka juga kesulitan. Yang kami targetkan memang yang masih berpenghasilan baik," pungkasnya.

(uli/agt)