AS Sanksi Batasi Ekspor China Karena Pelanggaran HAM Uighur

CNN Indonesia | Sabtu, 23/05/2020 10:14 WIB
A woman wearing a protective facemask walks past a nearly-deserted shopping mall in Beijing on February 3, 2020. - A virus similar to the SARS pathogen has killed more than 300 people in China and spread around the world since emerging in a market in the central Chinese city of Wuhan. (Photo by NICOLAS ASFOURI / AFP) AS menjatuhkan sanksi kepada 8 perusahaan di China berupa pembatasan ekspor atas pelanggaran HAM terhadap suku Uighur. (AFP/Nicolas Asfouri).
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Perdagangan Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi kepada lembaga pemerintahan China dan delapan perusahaan yang dinilai melanggar hak asasi manusia (HAM) terhadap warga suku Uighur dan beberapa suku minoritas lainnya.

Pemerintahan Presiden AS Donald Trump menyatakan sembilan perusahaan tersebut kini harus membatasi ekspor mereka sebagai konsekuensi sanksi.

"Sembilan pihak ini terlibat dalam pelanggaran HAM dan kampanye penindasan di China. Juga penahanan sepihak, kerja paksa, dan pengawasan teknologi yang ketat terhadap suku Uighur serta anggota kelompok minoritas muslim lainnya di daerah Xinjiang," ucap Kementerian Perdagangan seperti dikutip dari AFP, Sabtu (23/5).


Saksi tersebut diambil menyusul langkah China mengusulkan RUU Keamanan Nasional yang menargetkan untuk memberangus gerakan pro-demokrasi di Hong Kong. Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menyebut tindakan tersebut sebagai "usulan yang mencelakakan."

Lebih lanjut, Kementerian Ilmu Forensik dan Keamanan Publik China bersama dengan perusahaan tekstil raksasa Aksu Huafu akan menerima sanksi akibat keterlibatannya dalam pelanggaran HAM.

Sementara, Kementerian Perdagangan AS menghukum tujuh perusahaan yang mendukung pengawasan ketat di Provinsi Xinjiang, yang menjadi rumah bagi etnis Uighur.

Gedung Putih kian aktif mengkritisi perlakuan pemerintahan Presiden China Xi Jinping terhadap etnis minoritas di Xinjiang. Bahkan pada Oktober lalu menambahkan 28 entitas yang dianggap terlibat dalam pelanggaran hak asasi ke dalam daftar hitam AS.

Dewan Perwakilan dan Senat AS merekonsiliasi peraturan serupa yang disetujui pada tahun lalu. Peraturan ini dapat memberi sanksi kepada pejabat yang melakukan pelanggaran, dan membatasi ekspor pengawasan dan peralatan lain yang dianggap membantu dalam penindasan di Xinjiang.

Berbagai aktivis dan saksi mata etnis Uighur menyebut bahwa aparat China memaksa mereka untuk berintegrasi dengan masyarakat setempat dan menjalani doktrin ajaran komunisme. Sementara Beijing menyebut bahwa pihaknya memberikan pelatihan vokasi dalam upaya mencegah ekstremisme.

Tensi di antara kedua negara ekonomi terbesar dunia ini kembali membara setelah Trump menuduh China memberikan informasi palsu terkait wabah virus corona.

[Gambas:Video CNN]


(wel/ayp)