Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Sosial
Juliari Batubara mengusulkan pemberian bantuan sosial (
bansos) reguler kepada 2,7 juta
petani dan 1,1 juta nelayan. Artinya, bansos akan diberikan secara terus-menerus meski pandemi corona sudah berakhir.
Ia bilang data jutaan petani dan nelayan itu merupakan direkomendasikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Nantinya, bansos diberikan melalui program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT).
"Kami akan melakukan pemadanan data dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) kami, apakah 2,7 juta petani dan 1,1 juta nelayan tersebut sudah masuk DTKS kami atau belum," kata Juliari dalam video conference, Kamis (28/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemadanan data dilakukan agar penyaluran bansos tak tumpang tindih dan tepat sasaran. Sejauh ini, kata Juliari, terdapat 10,8 juta kepala keluarga yang bekerja sebagai petani dan nelayan dan sudah masuk dalam DTKS milik Kementerian Sosial.
"
Nah, tinggal nanti berikutnya kami
cleansing dari 10,8 juta itu berapa yang sudah terima program bansos reguler, seperti PKH dan BPNT, dan berapa yang belum," jelas Juliari.
Setelah data jutaan petani dan nelayan tadi dicek, Juliari akan kembali berkoordinasi dengan Kementerian KKP dan Kementerian Pertanian sebelum benar-benar menyalurkan bansos jutaan petani dan nelayan tersebut. Jika Kementerian KKP dan Kementerian Pertanian setuju, maka bansos akan diberikan secara reguler.
"Tentunya dengan persetujuan Kementerian Pertanian dan Kementerian KKP, apabila dari 2,7 juta dan 1,1 juta ini layak diberikan bansos, justru saya akan usulkan pak menteri ini diberikan saja program bansos reguler," kata Juliari.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemerintah tengah menyiapkan program bansos untuk petani dan nelayan. Bansos akan disalurkan melalui sejumlah program, seperti PKH, bansos tunai alias bantuan langsung tunai (BLT), BLT dari dana desa, paket sembako, dan subsidi tarif listrik.
[Gambas:Video CNN]Dari sisi non fiskal, Jokowi mengklaim pemerintah telah menggelontorkan bantuan dalam bentuk pemberian bibit. Harapannya, bantuan itu bisa membuat usaha perikanan dan pertanian tetap berjalan.
"Saya kira ini sudah kami berikan sejak beberapa tahun lalu," pungkas Jokowi.
(aud/sfr)