Penyaluran Capai 80 Persen, Bansos Masih Terbuka bagi Warga
CNN Indonesia
Sabtu, 30 Mei 2020 03:36 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Sejauh ini, penyaluran bansos di sejumlah daerah disebut telah mencapai 80 persen meski diakui menemukan banyak kendala. Menko PMK Muhadjir Effendy menilai masih ada peluang bagi masyarakat yang belum mendapatkan bantuan sosial untuk memperolehnya, selama memenuhi persyaratan.
"Asal memenuhi syarat dan tidak mengada-ada dan tidak dibuat-buat, akan tetap diberikan bantuan sesuai dengan skema yang ada," kata Muhadjir kala melakukan kunjungan kerja bersama Menteri Sosial Juliari Batubara di Bandung Barat, Jumat (29/5).
Kunjungan kerja dua menteri itu di di Desa Mandalamukti, Kecamatan Cikalong Wetan dan Kantor Desa Margalaksana Kecamatan Cipendeuy, terkait agenda penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Sosial (Bansos) Sembako, Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLTD).
Muhadjir menilai penyaluran bansos di wilayah Jawa Barat secara umum sudah berjalan dengan baik dan lancar, dengan penyaluran bantuan kini sudah mencapai 80 persen setelah sebelum Lebaran hanya 27 persen.
Muhadjir mengakui penyaluran bansos menghadapi banyak kendala. Di Jawa Barat, wilayah yang luas dengan lebih dari 5 ribu desa/kelurahan dengan banyak tujuan berada di daerah pelosok bermedan sulit, jadi salah satu rintangan penyaluran bansos.
Namun menurut Juliari, kendala lain yang ditemukan di lapangan terkait penyaluran bansos adalah terkait akurasi data di awal penyaluran program.
Meski begitu, ia menyebut masalah itu telah teratasi berkat koordinasi yang baik antara pusat dengan daerah, mulai dari provinsi hingga kabupaten/kota.
Juliari menyebut pemerintah pusat terus mengevaluasi penyaluran bansos. "Jika dalam penyaluran BST dan sembako ada kendala penerima, tinggal diperbaiki oleh Pemda data penerima agar tahap berikutnya lebih tepat sasaran," katanya.
Terkait penyaluran bantuan sosial berupa uang tunai dan sembako kala pandemi, program tersebut telah diperpanjang oleh pemerintah pusat hingga Desember 2020. Namun jumlahnya akan dikurangi secara bertahap.
Semula, bansos hanya diberikan pada April-Juni 2020 dengan total Rp600 ribu. Berikutnya, nominal bansos untuk Juli-Desember akan menjadi Rp300 ribu.
"Jadi untuk memutus bantuan ini, sambil menunggu pemulihan ekonomi, akan kami lakukan secara bertahap. Tidak langsung diputus (dihentikan)," kata Muhadjir.
"Begitu juga mereka yang masuk dalam DTKS [Data Terpadu Kesejahteraan Sosial] yang [miskin] baru akan terlebih dahulu didata RT/RW," lanjutnya.
"Bagi yang memenuhi syarat dan akan dipermanenkan, dimasukkan ke DTKS. Tapi untuk mereka yang terdampak Covid-19 tapi kemudian [ekonominya] bisa pulih, akan dapat [bansos] sampai Desember saja,"
Mesti Fleksibel
Sementara itu, permasalahan penyaluran bantuan sosial juga terjadi di Yogyakarta. Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana meminta Pemda memperbaiki penyaluran bantuan jaminan hidup (Jadup) tersebut pada tahap kedua.
Ia menilai, dari total 144.035 Kepala Keluarga (KK) yang diundang pada tahap pertama, yang terealisasi sejumlah 115.885 KK atau sekitar 80 persen. Sedangkan jumlah dana yang terealisasi Rp46,3 Miliar dari total Rp67,7 Miliar yang disiapkan dari APBD DIY.
"Masih ada sekitar 20 persen atau 28.150 KK yang seharusnya diundang tetapi tidak hadir karena berbagai kendala. Mungkin sakit, kurang terinformasi, atau kesulitan keluar kampung dan sebagainya," kata Huda dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Jumat (29/5
Ia juga menyebut masih ditemukan sejumlah kesalahan dalam data, seperti pendataan, ganda, atau sudah menerima bantuan dari dana desa. Akibatnya, ada anggaran yang dikembalikan ke kas daerah kembali dan serapan anggaran tidak optimal.
"Mekanisme pemberian jadup dengan mewajibkan harus diterima oleh nama yang tertera dalam data atau undangan ternyata juga cukup menyulitkan, sehingga ada 20 persen undangan yang tidak hadir saat pemberian bantuan," kata Huda.
Huda menilai mekanisme penyaluran bantuan sosial mestinya bisa lebih fleksibel namun tetap bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Misal, diwakili Ketua RT atau saudara dengan surat kuasa bermaterai.
Bukan hanya soal data dan penyaluran, Huda menemukan koordinasi antar pemerintah dalam daerah tak berlangsung dengan baik, seperti terkait besaran anggaran yang diberikan per KK, kesiapan anggaran Kabupaten/Kota, dan waktu pelaksanaannya.
"Kami mendorong Dinas Sosial Kota Yogyakarta melakukan verifikasi dan validasi data penerima bantuan dari pemerintah," katanya.
"Kemudian dikoordinasikan dengan pemerintah Pusat dan Provinsi sehingga diharapkan di bulan berikutnya tidak terjadi lagi penerima bantuan ganda." lanjut Huda.
(hyg, sut/end)
[Gambas:Video CNN]
"Asal memenuhi syarat dan tidak mengada-ada dan tidak dibuat-buat, akan tetap diberikan bantuan sesuai dengan skema yang ada," kata Muhadjir kala melakukan kunjungan kerja bersama Menteri Sosial Juliari Batubara di Bandung Barat, Jumat (29/5).
Kunjungan kerja dua menteri itu di di Desa Mandalamukti, Kecamatan Cikalong Wetan dan Kantor Desa Margalaksana Kecamatan Cipendeuy, terkait agenda penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Sosial (Bansos) Sembako, Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLTD).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Muhadjir mengakui penyaluran bansos menghadapi banyak kendala. Di Jawa Barat, wilayah yang luas dengan lebih dari 5 ribu desa/kelurahan dengan banyak tujuan berada di daerah pelosok bermedan sulit, jadi salah satu rintangan penyaluran bansos.
Meski begitu, ia menyebut masalah itu telah teratasi berkat koordinasi yang baik antara pusat dengan daerah, mulai dari provinsi hingga kabupaten/kota.
Juliari menyebut pemerintah pusat terus mengevaluasi penyaluran bansos. "Jika dalam penyaluran BST dan sembako ada kendala penerima, tinggal diperbaiki oleh Pemda data penerima agar tahap berikutnya lebih tepat sasaran," katanya.
Terkait penyaluran bantuan sosial berupa uang tunai dan sembako kala pandemi, program tersebut telah diperpanjang oleh pemerintah pusat hingga Desember 2020. Namun jumlahnya akan dikurangi secara bertahap.
Semula, bansos hanya diberikan pada April-Juni 2020 dengan total Rp600 ribu. Berikutnya, nominal bansos untuk Juli-Desember akan menjadi Rp300 ribu.
"Jadi untuk memutus bantuan ini, sambil menunggu pemulihan ekonomi, akan kami lakukan secara bertahap. Tidak langsung diputus (dihentikan)," kata Muhadjir.
"Begitu juga mereka yang masuk dalam DTKS [Data Terpadu Kesejahteraan Sosial] yang [miskin] baru akan terlebih dahulu didata RT/RW," lanjutnya.
"Bagi yang memenuhi syarat dan akan dipermanenkan, dimasukkan ke DTKS. Tapi untuk mereka yang terdampak Covid-19 tapi kemudian [ekonominya] bisa pulih, akan dapat [bansos] sampai Desember saja,"
Mesti Fleksibel
Sementara itu, permasalahan penyaluran bantuan sosial juga terjadi di Yogyakarta. Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana meminta Pemda memperbaiki penyaluran bantuan jaminan hidup (Jadup) tersebut pada tahap kedua.
Ia menilai, dari total 144.035 Kepala Keluarga (KK) yang diundang pada tahap pertama, yang terealisasi sejumlah 115.885 KK atau sekitar 80 persen. Sedangkan jumlah dana yang terealisasi Rp46,3 Miliar dari total Rp67,7 Miliar yang disiapkan dari APBD DIY.
 Petugas memotret Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah menerima Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kantor Pos Cimahi, Jawa Barat, Minggu (10/5/2020). (ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/foc.) |
"Masih ada sekitar 20 persen atau 28.150 KK yang seharusnya diundang tetapi tidak hadir karena berbagai kendala. Mungkin sakit, kurang terinformasi, atau kesulitan keluar kampung dan sebagainya," kata Huda dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Jumat (29/5
Ia juga menyebut masih ditemukan sejumlah kesalahan dalam data, seperti pendataan, ganda, atau sudah menerima bantuan dari dana desa. Akibatnya, ada anggaran yang dikembalikan ke kas daerah kembali dan serapan anggaran tidak optimal.
"Mekanisme pemberian jadup dengan mewajibkan harus diterima oleh nama yang tertera dalam data atau undangan ternyata juga cukup menyulitkan, sehingga ada 20 persen undangan yang tidak hadir saat pemberian bantuan," kata Huda.
Huda menilai mekanisme penyaluran bantuan sosial mestinya bisa lebih fleksibel namun tetap bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Misal, diwakili Ketua RT atau saudara dengan surat kuasa bermaterai.
Bukan hanya soal data dan penyaluran, Huda menemukan koordinasi antar pemerintah dalam daerah tak berlangsung dengan baik, seperti terkait besaran anggaran yang diberikan per KK, kesiapan anggaran Kabupaten/Kota, dan waktu pelaksanaannya.
"Kami mendorong Dinas Sosial Kota Yogyakarta melakukan verifikasi dan validasi data penerima bantuan dari pemerintah," katanya.
"Kemudian dikoordinasikan dengan pemerintah Pusat dan Provinsi sehingga diharapkan di bulan berikutnya tidak terjadi lagi penerima bantuan ganda." lanjut Huda.
(hyg, sut/end)
[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK