Muhadjir Ungkap Alasan Kartu Prakerja Tak Bisa Jadi Bansos

CNN Indonesia | Minggu, 31/05/2020 19:00 WIB
Muhadjir Effendy Menko Muhadjir menilai bila kartu prakerja menjadi bansos penuh maka hal itu akan menjadi temuan di kemudian hari. (CNN Indonesia/Tiara Sutari).
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan program Kartu Prakerja tak bisa menjadi bantuan sosial (bansos) penuh karena takut akan menjadi temuan di masa mendatang. Untuk itu, pemerintah tetap melangsungkan program dengan format pelatihan online ditambah insentif kepada peserta.
Muhadjir mengatakan memang situasi pandemi virus corona atau Covid-19 di Indonesia sempat membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkaji agar program Kartu Prakerja diubah menjadi bansos penuh. Sebab, kondisi ekonomi masyarakat di tengah pandemi corona sangat tertekan.
"Sehingga maunya tidak ada dengan urusan kerja karena orang sudah terlanjur susah, apalagi yang sudah kena PHK," ungkap Muhadjir dalam diskusi virtual, Minggu (31/5).
Hanya saja, sambungnya, pemerintah mempertimbangkan secara matang soal nomenklatur program. Nomenklatur adalah penamaan atas susunan suatu bidang atau program.

Secara nomenklatur, program ini memang dirancang untuk memberikan pelatihan kerja kepada pekerja. Dengan begitu, pelaksanaan programnya pun dirasa perlu dipertanggungjawabkan sesuai konsep awal.
"Memang ada masalah nomenklatur, kan sudah jadi Kartu Prakerja, kok jadi bansos, itu secara jangka panjang akan jadi temuan. Kami tidak mau ini jadi perkara nanti," ucapnya.
Maka dari itu, pemerintah tetap mempertahankan program dan hanya memodifikasinya atau tidak mengubahnya secara menyeluruh. Saat ini pun, program Kartu Prakerja sudah berjalan.
Setidaknya sudah ada tiga gelombang pendaftaran peserta yang dibuka. Sementara pendaftaran gelombang keempat masih ditunda.

[Gambas:Video CNN]


Alasannya, pendaftaran Kartu Prakerja gelombang ketiga belum memenuhi kuota, yaitu mencapai 300 ribu pendaftar. Alasan lain, pemerintah ingin membenahi administrasi yang belum selesai (back log), di mana peserta yang sudah menyelesaikan minimal satu pelatihan ada yang belum mendapat penyaluran insentif.
Padahal, ketentuannya dana insentif harus cair setelah peserta setidaknya menyelesaikan satu pelatihan online. Secara total, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah menyatakan bahwa program ini dirancang sampai 34 gelombang.
Periode pelaksanaan program dilakukan sejak April sampai November 2020. Pada program ini, peserta akan mendapat dana insentif Rp2,4 juta, biaya pelatihan Rp1 juta, dan dana survei Rp150 ribu, sehingga total Rp3,55 juta per peserta dalam empat bulan.

(uli/sfr)