Pemerintah Bayar Kompensasi Utang PLN dan Pertamina Rp90 T

CNN Indonesia | Kamis, 04/06/2020 13:38 WIB
Nilai tukar rupiah di pasar spot ditutup menguat 195 poin atau 1,33 persen ke level Rp14.415 per dolar AS pada akhir perdagangan hari ini.
Sementara itu, indeks dolar AS terpantau menguat 0,039 poin atau 0,04 persen ke level 97,869 pada pukul 14.53 WIB. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp90,25 triliun untuk membayar kompensasi PLN dan Pertamina.(CNN Indonesia/Andry Novelino).
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp90,25 triliun untuk membayar kompensasi kepada PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) sebagaimana hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan anggaran tersebut muncul akibat kebijakan pemerintah yang mengendalikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan listrik dalam beberapa tahun terakhir.

"Ini adalah hasil audit BPK yang mengatakan bahwa pemerintah harus segera membayar utang kompensasi itu," ujarnya dalam video conference Kamis (4/6).


Dari total Rp90,25 triliun tersebut, PLN dan Pertamina mendapatkan kompensasi dari pemerintah masing-masing Rp38,25 triliun dan Rp37,83 triliun. PLN diusulkan dibayarkan penuh sementara untuk Pertamina diusulkan untuk dibayar 50 persen dan sisanya diangsur hingga 2020.

Ditambah lagi, masing-masing dari keduanya di dalam APBN 2020 juga telah dianggarkan untuk mendapatkan kompensasi sebesar Rp7,17 triliun. Di samping hasil audit BPK, kata Febrio, pembayaran kompensasi tersebut juga dilakukan mengingat kondisi Pertamina dan PLN yang memerlukan dukungan tahun ini.

"Karena risikonya itu menyangkut juga sovereignity-nya, karena mereka kan perusahaan global. Misalnya, di pasar global, Pertamina akan menjadi semacam representasi dari pemerintah kalau kondisi keuangan yang tidak baik itu bisa menjadi sesuatu yang buruk maka pemerintah melakukan itu sebagai pertimbangan," imbuhnya.

Meski demikian, pemerintah tidak memasukkan pembayaran kompensasi tersebut ke dalam program pemulihan ekonomi nasional, melainkan kewajiban pemerintah yang harus dibayar. "Sementara yang kita sebut sebagai pemulihan ekonomi nasional tidak termasuk itu," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

(hrf/age)