Staf Sri Mulyani Sebut Bank Mulai Hati-hati Salurkan Kredit

Jakarta, CNN Indonesia -- Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi Masyita Crystallin menyebut perbankan nasional kini hati-hati dalam menyalurkan kredit kepada nasabah. Hal ini dilakukan demi menjaga likuiditas dan rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) di tengah penyebaran virus corona.

"Perbankan berhati-hati dalam berikan kredit baru," ucap Masyita dalam video conference, Rabu (10/6).

Ia menyebut perbankan memang tak bisa agresif memberikan kredit baru kepada nasabah saat ini. Jika tak hati-hati, maka perusahaan bisa saja kesulitan likuiditas dan NPL naik ke depannya.

Terlebih, pemerintah juga meminta perbankan melakukan restrukturisasi kredit kepada masyarakat yang terdampak virus corona. Masyita menyatakan kebijakan itu perlu dilakukan untuk mengurangi beban masyarakat dan perbankan itu sendiri karena tak tercatat sebagai NPL.

Lihat juga: Staf Erick Thohir Ungkap Alasan Tagihan Listrik Naik Saat WFH

"Kredit yang sudah berjalan pun dilakukan restrukturisasi ini tidak tercatat sebagai NPL. Ini saling bantu agar ekonomi tetap berjalan. Bank tidak bisa agresif untuk berikan kredit," ucap Masyita.

Selain itu, permintaan kredit saat ini juga terbilang rendah. Masalahnya, wabah virus corona telah membuat mayoritas perusahaan tak bisa beroperasi.

Kendati begitu, Masyita menekankan likuiditas seluruh perbankan nasional saat ini masih baik-baik saja. Hal ini berlaku untuk bank BUMN dan swasta.

"Saat ini likuiditas perbankan baik-baik saja karena permintaan juga rendah," kata dia.

[Gambas:Video CNN]
Sementara, pemerintah tetap berupaya melakukan intervensi agar likuiditas perbankan tetap terjaga dan masyarakat terdorong untuk mengajukan kredit. Salah satu intervensi yang dilakukan adalah penempatan dana pemerintah di bank jangkar.

"Ini untuk mengurangi risiko kredit. Jadi perbankan bisa memberikan kredit ke berbagai sektor," imbuh Masyita.

Selain itu, pemerintah juga menerapkan kebijakan subsidi bunga kredit kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Dana yang disiapkan untuk mengimplementasikan kebijakan itu mencapai Rp34,5 triliun.

Lihat juga: Penangkap Tommy Soeharto Diangkat Jadi Komisaris Bukit Asam

(aud/agt)