Kemendag Ungkap Jawaban Tagihan Listrik Melonjak saat PSBB
CNN Indonesia
Senin, 15 Jun 2020 17:20 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI menemukan potensi kerugian pelanggan PLN akibat pencatatan kWh meter yang habis masa penggunaannya dan tak ditera ulang.
Direktur Metrologi Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Rusmin Amin menyatakan permasalahan tersebut ditemukan pada lebih dari 14,3 juta unit stand meter. Artinya, ada potensi 14,3 juta rumah tangga (RT) yang lebih atau kurang bayar tagihan listrik akibat tak akuratnya meter kWh yang digunakan.
"Kemendag sudah kirim surat ke Menteri BUMN, jumlah meter kWh sudah habis masa teranya ada 14 jutaan. Ini cukup banyak jumlahnya dan ini cukup tidak memberi kepastian kepada pelanggan," ucapnya lewat video conference pada Senin (15/6).
Karena masalah itu, Rusmin pun menghimbau para pelanggan yang mengeluhkan kenaikan tagihan listrik saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) baru-baru ini untuk mengecek kWh meter mereka masing-masing. Bisa jadi pembengkakan tagihan besar-besaran yang terjadi kemarin disebabkan oleh kesalahan catat kWh meter yang belum ditera ulang.
"Coba kalau misal tagihan ada lonjakan cek dl kWh meter, tanggal teranya masih berlaku engga? Tapi mungkin sebagian besar kWh teranya sudah habis yang sudah di atas 10 atau 15 tahun," paparnya.
Sejak tahun 2017 pihaknya mencatat peningkatan pertumbuhan meter kWh kadarluarsa atau yang tak ditera ulang. Dari sebanyak 12 juta unit meter kWh belum ditera ulang pada 2017 naik menjadi 13,2 juta pada 2018. Angka kembali naik pada 2019 menjadi 14,3 juta kWh meter.
Pihaknya juga sempat mengadakan uji sample pada 2011 di PLN wilayah Jawa Barat dan Banten, dan temuannya sebesar 62 persen kWh meter di yang dites tak lulus uji atau salah catat.
Dari 62 persen kWh meter salah catat itu, sebanyak 43,2 persen menunjukkan lebih bayar pelanggan dengan rata-rata kerugian konsumen sebesar 15,84 persen. Sementara 56,8 persen sisanya menunjukkan kurang bayar, dalam hal ini PLN dirugikan dengan rata-rata sebesar 17,46 dari total tagihan.
"Karena banyaknya aduan di daerah, kami pun melakukan survei, jumlahnya satu daerah bisa raturan ribu yang teranya sudah habis. Coba bayangkan kerugiannya kalau dikonversi uang, bayangkan nilainya berapa," tambahnya.
Sejumlah pelanggan PLN mengeluh belakangan ini. Keluhan mereka sampaikan terkait pembengkakan tagihan listrik.
Keluhan tersebut salah satunya disampaikan anggota DPR sekaligus Wakil Ketua Partai Gerindra Fadli Zon. Bahkan, ia menanyakan hal tersebut langsung ke PLN melalui akun Twitter pribadinya, @fadlizon.
"Memang, banyak keluhan tagihan listrik melonjak. Saya juga mengalami yang sama. @pln_123 harus transparan atas keluhan2 di masyarakat. Kenapa tagihan listrik makin melonjak? Ada privatisasi?" tulis Fadli.
Selain Fadli, keluhan disampaikan Teguh Wuryanto, tukang las di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ia menyatakan tagihan listrik yang biasanya hanya Rp2 juta per bulan, tiba-tiba naik 10 kali lipat menjadi Rp20 juta pada Mei kemarin.
Namun, keluhan tersebut ditanggapi santai oleh PLN. Menurut mereka kenaikan tagihan disebabkan oleh faktor work from home yang diterapkan selama pandemi corona. Model kerja tersebut kata mereka, telah mendongkrak konsumsi listrik sehingga membuat tagihannya naik.
Faktor lain, momen bulan puasa yang juga mendongkrak konsumsi listrik. Sedangkan faktor lain berkaitan dengan perubahan sistem catat meter kWH penggunaan listrik dari sebelumnya rata-rata menjadi riil pada bulan pemakaian.
(wel/agt)
Direktur Metrologi Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Rusmin Amin menyatakan permasalahan tersebut ditemukan pada lebih dari 14,3 juta unit stand meter. Artinya, ada potensi 14,3 juta rumah tangga (RT) yang lebih atau kurang bayar tagihan listrik akibat tak akuratnya meter kWh yang digunakan.
"Kemendag sudah kirim surat ke Menteri BUMN, jumlah meter kWh sudah habis masa teranya ada 14 jutaan. Ini cukup banyak jumlahnya dan ini cukup tidak memberi kepastian kepada pelanggan," ucapnya lewat video conference pada Senin (15/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pihaknya juga sempat mengadakan uji sample pada 2011 di PLN wilayah Jawa Barat dan Banten, dan temuannya sebesar 62 persen kWh meter di yang dites tak lulus uji atau salah catat.
Dari 62 persen kWh meter salah catat itu, sebanyak 43,2 persen menunjukkan lebih bayar pelanggan dengan rata-rata kerugian konsumen sebesar 15,84 persen. Sementara 56,8 persen sisanya menunjukkan kurang bayar, dalam hal ini PLN dirugikan dengan rata-rata sebesar 17,46 dari total tagihan.
"Karena banyaknya aduan di daerah, kami pun melakukan survei, jumlahnya satu daerah bisa raturan ribu yang teranya sudah habis. Coba bayangkan kerugiannya kalau dikonversi uang, bayangkan nilainya berapa," tambahnya.
Sejumlah pelanggan PLN mengeluh belakangan ini. Keluhan mereka sampaikan terkait pembengkakan tagihan listrik.
Keluhan tersebut salah satunya disampaikan anggota DPR sekaligus Wakil Ketua Partai Gerindra Fadli Zon. Bahkan, ia menanyakan hal tersebut langsung ke PLN melalui akun Twitter pribadinya, @fadlizon.
"Memang, banyak keluhan tagihan listrik melonjak. Saya juga mengalami yang sama. @pln_123 harus transparan atas keluhan2 di masyarakat. Kenapa tagihan listrik makin melonjak? Ada privatisasi?" tulis Fadli.
Lihat juga:PLN Rugi Rp38,87 T pada Kuartal I 2020 |
Namun, keluhan tersebut ditanggapi santai oleh PLN. Menurut mereka kenaikan tagihan disebabkan oleh faktor work from home yang diterapkan selama pandemi corona. Model kerja tersebut kata mereka, telah mendongkrak konsumsi listrik sehingga membuat tagihannya naik.
Faktor lain, momen bulan puasa yang juga mendongkrak konsumsi listrik. Sedangkan faktor lain berkaitan dengan perubahan sistem catat meter kWH penggunaan listrik dari sebelumnya rata-rata menjadi riil pada bulan pemakaian.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK