Bappenas Ungkap Cara Tekan Kemiskinan Ekstrem ke Nol Persen

CNN Indonesia | Rabu, 24/06/2020 12:48 WIB
Pemukiman warga di sekitar jalur kereta barang tujuan Pelabuhan Tanjung Priok. Jakarta, Selasa, 29 Januari 2019. CNN Indonesia/Adhi Wicaksono Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menekankan pentingnya basis data untuk mencapai target tingkat kemiskinan ekstrem nol persen pada 2024. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan basis data menjadi kunci untuk mencapai target Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait jumlah penduduk sangat miskin atau tingkat kemiskinan ekstrem nol persen pada 2024.

"Pada 2024, Bapak Presiden (Jokowi) mengarahkan agar Indonesia dapat mengentaskan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen atau zero extreme poverty dengan berbagai tantangan," ungkap Suharso dalam diskusi virtual di Bappenas, Rabu (24/6).

Sebelumnya, Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan ekstrem sebagai kondisi di mana seseorang hidup di bawah US$1,9 per hari atau sekitar Rp26.600 per hari (asumsi kurs Rp14 ribu per hari).


Saat ini, jumlah penduduk miskin, termasuk kategori sangat miskin, masih sekitar 24,79 juta orang atau 9,22 persen dari total populasi di Tanah Air. Namun, untuk mencapai target kemiskinan ekstrem nol persen sejatinya bukan hal yang tidak mungkin untuk dicapai. Hanya saja, perlu usaha keras untuk bisa mencapai target pada kondisi ekonomi saat ini.

Pasalnya, ekonomi Indonesia, seperti negara-negara lain di dunia, tengah tertekan dampak pandemi virus corona atau covid-19. Bahkan, setelah pandemi berakhir pun, Indonesia masih perlu tahapan pemulihan hingga kondisi ekonomi kembali kondusif untuk mengejar target-target pembangunan.

"Dampaknya, banyak orang kehilangan pekerjaan, pendapatan berkurang, dan sulit mengakses pelayanan dasar. Akhirnya, muncul penduduk miskin dan rentan miskin baru yang menjadi miskin, sementara yang miskin menjadi tambah miskin," katanya.

Karenanya, basis data perlu diperbaiki. Basis data ini akan memberikan informasi valid dan terukur terkait kemiskinan. Hal tersebut bisa membantu dalam menyusun kebijakan pengentasan kemiskinan. Misalnya, dalam penyaluran bantuan yang diperlukan warga miskin.

Basis data, kata Suharso, tidak bisa berasal dari Bappenas saja, melainkan perlu dari kementerian/lembaga lain hingga pemerintah daerah di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi.

Selain itu, data pun harus terintegrasi dan diperbaharui (update). Maka dari itu, Suharso mengajak agar semua pihak bisa ikut menyempurnakan basis data tersebut.

Caranya dengan berpartisipasi pada Sistem Perencanaan Penganggaran Pemantauan Evaluasi dan Analisis Kemiskinan Terpadu (SEPAKAT) yang sudah dibentuk sejak 2018. SEPAKAT merupakan kolaborasi lintas kementerian/lembaga, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, hingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Ia berharap SEPAKAT menjadi cikal bakal digitalisasi monografi desa yang terintegrasi, baik dari sisi data maupun analisis perencanaan. Ke depan, SEPAKAT akan terintegrasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan dan Transmigrasi (PDTT), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

[Gambas:Video CNN]

"SEPAKAT membantu meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan ekstrem yang berbasis bukti dan adaptif terhadap bencana," tuturnya.

Sementara, untuk tahun ini, Bappenas memperkirakan jumlah penduduk miskin akan mencapai 26,2 juta sampai 27,5 juta orang atau setara 9,7 persen sampai 10,2 persen dari total populasi Indonesia pada tahun ini. Sedangkan tahun depan diperkirakan berada di kisaran 9,2 persen sampai 9,7 persen dari populasi penduduk.  

Catatan redaksi: Judul berita dikoreksi pada Kamis (25/6) pukul 10.30 WIB untuk menghindari kesalahpahaman antara kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

(uli/sfr)