Sri Mulyani Sebut Insentif Kesehatan Baru Cair 4,68 Persen

CNN Indonesia | Senin, 29/06/2020 14:35 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), di ruang Aula Djuanda, Lt. Mezzanine, Kementerian Keuangan. Jakarta.  Rabu (22/1/2020). CNN Indonesia/Andry Novelino Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap realisasi insentif fiskal sektor kesehatan baru 4,68 persen dari total dana yang disiapkan sebesar Rp87,55 triliun. (CNN Indonesia/ Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan realisasi insentif fiskal untuk sektor kesehatan sejauh ini baru sebesar 4,68 persen dari total dana yang disiapkan sebesar Rp87,55 triliun. Artinya, dana yang dikucurkan baru sebesar Rp4,09 triliun.

"Update mengenai alokasi dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk kesehatan sebesar 4,68 persen," ucap Sri Mulyani, Senin (29/6).

Sri Mulyani menyatakan terdapat beberapa kendala dalam menyalurkan insentif di sektor kesehatan. Hal ini khususnya insentif untuk tenaga kesehatan, yaitu ada kendala administrasi dan verifikasi yang masih kaku (rigid).


Sementara, pemerintah juga menemui kendala dalam mengucurkan biaya klaim perawatan pasien. Sri Mulyani bilang tingkat verifikasi yang belum diproses masih tinggi di rumah sakit.

"Masih terjadi gap antara realisasi keuangan dan fisik, sehingga perlu percepatan proses administrasi penagihan," terang Sri Mulyani.

Kemudian, realisasi insentif untuk perlindungan sosial tercatat sebesar 34,06 persen dari total dana yang disiapkan sebesar Rp203,9 triliun. Dengan kata lain, dana yang sudah dikucurkan sebesar Rp69,44 triliun.

Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, kinerja program bantuan sosial dinilai cukup optimal. Lalu, pemerintah juga sudah membayar kompensasi atas diskon listrik kepada PLN.

Hanya saja, realisasi insentif dari program kartu prakerja dan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa masih relatif rendah. Beberapa masalah yang dihadapi, antara lain masih ada data yang tumpang tindih.

Selanjutnya, realisasi insentif fiskal untuk sektoral dan pemerintah daerah sebesar 4,01 persen, UMKM 22,74 persen, dan insentif usaha 10,14 persen. Sementara, pembiayaan koperasi belum terealisasi sepeser pun.

"Untuk insentif pembiayaan korporasi masih penyelesaian skema dukungan dan regulasi, serta infrastruktur pendukung untuk operasionalisasi," jelas Sri Mulyani.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan 'pembantunya' untuk mempercepat belanja di kementerian/lembaga (k/l). Pasalnya, ia melihat anggaran k/l yang sudah dibelanjakan sejauh ini masih rendah di tengah penanganan virus corona.

"Saya perlu ingatkan belanja-belanja di kementerian, saya melihat laporan masih biasa-biasa saja," ucap Jokowi.

Ia meminta jajarannya untuk mengeluarkan menggelontorkan anggaran belanja agar memperbanyak uang beredar di masyarakat. Dengan cara itu, Jokowi berharap tingkat konsumsi masyarakat juga ikut naik.

Diketahui, catatan Kementerian Keuangan menunjukkan anggaran yang sudah dibelanjakan hingga akhir Mei 2020 sebesar Rp843,9 triliun atau 32,3 persen dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 perubahan, yakni Rp2.613,8 triliun. Dengan realisasi tersebut, belanja negara hingga akhir Mei turun dari periode yang sama tahun lalu sebesar 1,4 persen.

[Gambas:Video CNN]



(aud/age)