OJK Respons Isu Kembalinya Fungsi Pengawasan Bank ke BI

CNN Indonesia | Kamis, 02/07/2020 20:10 WIB
Ilustrasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). CNN Indonesia/Adhi Wicaksono. Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK Anto Prabowo menolak berandai-andai bila wacana pengembalian fungsi pengawasan bank dikembalikan ke Bank Indonesia. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia --

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara terkait isu pengembalian tugas dan fungsi pengawasan perbankan ke Bank Indonesia (BI) yang beredar di publik saat ini. Isu ini berkembang karena kabarnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah mempertimbangkan wacana itu.

Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK Anto Prabowo mengaku sebenarnya tidak tahu menahu bagaimana isu ini bisa beredar di publik. Ia mengklaim tidak ada pembicaraan mengenai wacana itu dari pihak Istana Kepresidenan.

"Sampai sekarang saya belum tahu. Media yang baca sumbernya tidak jelas," ungkap Anto, Kamis (2/7).


Ia juga menolak untuk berandai-andai bila wacana itu menjadi nyata. Sejauh ini, sambungnya, OJK hanya fokus bekerja sesuai mandat dari perundang-undangan untuk mengawasi industri jasa keuangan.

"Saya tidak boleh mengandai-andai. Intinya semua lembaga bekerja berdasarkan UU. Kami harus menjalankan UU dengan konsekuen sampai dengan apa yang dimaksudkan UU tercapai," katanya.

Saat ini pun, kata Anto, OJK masih terus bekerja untuk mengawasi kinerja masing-masing bank. Begitu pula dengan perusahaan lain di bidang jasa keuangan.

Khusus untuk perbankan, OJK tengah fokus mengawasi pelaksanaan kebijakan restrukturisasi kredit dari bank kepada dunia usaha. Ia mengklaim OJK sangat serius mengawal program ini.

Hal ini tercermin dari tanggapnya OJK mengimplementasikan instruksi Presiden Jokowi agar restrukturisasi berjalan. "OJK sudah mulai (restrukturisasi kredit) bahkan sebelum ada Perppu tanggal 16 Februari 2020 dan POJK 16 Maret 2020. Kami sudah mengeluarkan kebijakan restrukturisasi," ucapnya.

Hanya saja memang diakuinya, pada saat yang sama pertumbuhan kredit belum cukup tinggi. Namun, hal ini tak lepas dari permintaan (demand) yang masih rendah dari dunia usaha dan masyarakat karena aktivitas ekonomi belum berjalan penuh seperti kondisi normal sebelum pandemi virus corona atau covid-19 muncul di Indonesia.

"Misal mau disalurkan ke hotel. Kalau hotelnya belum ada yang huni, kan hotelnya belum bisa berjalan. Jadi OJK saat ini fokus pada hal ini, tidak fokus pada hal lainnya," terangnya.

Di sisi lain, Anto menekankan bahwa koordinasi OJK dengan lembaga lain di bawah Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga berjalan baik. Mereka adalah Kementerian Keuangan, BI, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, isu pengembalian tugas dan fungsi pengawasan bank dari OJK ke BI beredar di publik dari pemberitaan media asing. CNNIndonesia.com berusaha mengonfirmasi hal ini kepada Istana Kepresidenan melalui Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman.

Namun, sampai berita ini diturunkan, belum ada tanggapan dari Fadjroel. Begitu pula tanggapan dari bank sentral nasional melalui Direktur Eksekutif sekaligus Kepala Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko.

(uli/sfr)