Corona, Mendes Akan Revitalisasi 27 Ribu BUMDes Mati Suri

CNN Indonesia | Kamis, 09/07/2020 20:30 WIB
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ( Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar. Jakarta, Selasa, 5 November 2019. Kementerian Desa, PDTT akan merevitalisasi 27 ribu BUMDes yang mati suri akibat tertekan virus corona. ((CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar akan merevitalisasi sekitar 27 ribu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mati suri akibat tekanan ekonomi di tengah pandemi virus corona atau covid-19. Revitalisasi dilakukan dengan mendata, memetakan, hingga pendampingan.

Abdul menjelaskan sebenarnya ada 51 ribu BUMDes di Indonesia. Namun dari jumlah itu, hanya 37 ribu yang tercatat aktif bertransaksi sampai sebelum virus corona masuk ke Tanah Air. Sayangnya, pandemi corona yang terus meluas rupanya semakin menyulitkan aktivitas BUMDes itu.

"Ternyata setelah covid-19, tinggal 10.600 BUMDes yang melakukan transaksi. Nah, hari ini kami terus upayakan revitalisasi, targetnya 27 ribu BUMDes yang sebelum covid-19 bertransaksi, itu jalan semua lagi," ungkap Abdul, Kamis (9/7).


Abdul mengatakan BUMDes yang mati suri akibat corona umumnya bergerak di bidang pariwisata dan produksi. Sementara yang masih bisa bertahan bergerak di bidang jasa keuangan, pembayaran listrik dan air, simpan pinjam, dan lainnya.

Ia menjelaskan revitalisasi akan dilakukan dengan pendataan melalui pemberian nomor registrasi. Menurutnya, hal ini penting agar seluruh BUMDes masuk dalam radar pemantauan kementerian.

Selain itu, nomor registrasi ini bisa menjadi sebuah jaminan bagi BUMDes bahwa keberadaannya legal, sehingga bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan akses modal.

"Selama ini banyak pihak anggap BUMDes bukan badan hukum, sehingga tidak bisa akses keuangan dan perbankan, maka kami coba payungi dengan nomor register itu," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Setelah itu, kementerian akan melakukan pemetaan. Caranya dengan memasukkan BUMDes pada kelompok skala usaha dan aset, misalnya mana BUMDEs maju, menengah, hingga kecil.

Kemudian, kementerian akan memberikan pendampingan dan pembinaan sesuai inti bisnis BUMDes. Misalnya, bila ada BUMDes yang sudah memiliki mekanisme baik dari hulu ke hilir, maka akan dibantu untuk peningkatan.

"Misalnya ada BUMDes yang bisa ekspor kopra atau vanila, itu kami fasilitasi dari panen sampai layak ekspor," ucapnya.

Sementara bila ada BUMDes yang masih belum berjalan baik dari sisi hulu ke hilirnya, maka kementerian akan memberikan arahan terkait fokus bisnis yang sesuai. Contohnya, ada BUMDes yang bergerak di bidang penyediaan bahan pokok, namun ternyata banyak toko kelontong di desa, sehingga proses bisnis rentan bertabrakan dan menimbulkan konflik.

"Jangan bentuk BUMDes yang timbulkan konflik. Maka akan kami konsolidasi agar mereka difasilitasi untuk supply demand yang lebih besar pasarnya," tuturnya.

Bila revitalisasi sudah berhasil dilakukan di 27 ribu BUMDes, sambungnya, barulah pemerintah berusaha mengejar target operasi mencapai 51 ribu BUMDes. Abdul memperkirakan bila revitalisasi BUMDes berjalan, maka perekonomian desa akan meningkat setidaknya mulai 2021.

"Baru setelah itu kami bergerak menuju 51 ribu BUMDes yang sempat mati suri agar bisa rebound ekonomi desa pada 2021," katanya.

(uli/agt)