Sri Mulyani Beri Sinyal Ubah Kartu Prakerja pada APBN 2021

CNN Indonesia | Selasa, 21/07/2020 06:18 WIB
Menkeu Sri Mulyani menyebut kepastian skema program kartu prakerja akan dituangkan dalam Nota Keuangan Rancangan APBN 2021. Menkeu Sri Mulyani menyebut kepastian skema program kartu prakerja akan dituangkan dalam Nota Keuangan Rancangan APBN 2021. Ilustrasi. (CNNIndonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi sinyal akan mengubah skema program kartu prakerja pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021.

Rencananya, kepastian skema program itu akan dituangkan dalam Nota Keuangan Rancangan APBN 2021 yang diserahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Agustus 2020.

"Kartu Prakerja akan kami lihat desainnya seperti apa lagi di 2021. Nanti saja pas Nota Keuangan," ungkap Ani, sapaan akrabnya, saat konferensi pers APBN KiTa, Senin (20/7).


Saat ini, pelaksanaan program Kartu Prakerja memang berubah dari skema awal. Mulanya, pemerintah membentuk program ini untuk menambah keterampilan calon pekerja dengan bonus insentif.

Kala itu, biaya pelatihan diberikan lebih besar dari dana insentif kepada peserta. Namun sejak pandemi virus corona atau covid-19 muncul di Indonesia, pemerintah menyulap program itu menjadi bantuan sosial (bansos).

Biaya pelatihan jadi dikurangi, sementara dana insentif diperbesar. Nantinya, belum diketahui apakah skema program Kartu Prakerja akan kembali ke awal atau diubah seperti apa.

Di sisi lain, bendahara negara memastikan beberapa program bansos lainnya akan diteruskan. Program-program itu masuk dalam kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dibentuk pada tahun ini dan akan dilanjut pada tahun depan.

"PEN 2020 akan diteruskan di 2021. Nanti lihat saja di Nota Keuangan. Kami jelas akan menggunakan bansos, PKH, paket sembako, dan lainnya, itu akan teruskan," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan program PEN untuk perlindungan sosial akan diteruskan pada tahun depan dengan alokasi anggaran di atas Rp100 triliun.

Jumlah itu akan melebihi rata-rata belanja perlindungan sosial pemerintah di tahun-tahun lalu, namun lebih rendah dari tahun ini yang mencapai Rp203,9 triliun karena pandemi corona.

"Tahun depan, ini tidak mungkin turun terlalu jauh karena pasti masih banyak pengangguran dan kemiskinan yang naik, meski mungkin tidak sebesar Rp203,9 triliun. Mungkin akan lebih sedikit (dari Rp203,9 triliun) tapi tetap lebih besar dari biasanya (Rp100 triliun)," katanya.

Pada tahun ini, PEN untuk perlindungan sosial diberikan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp37,4 triliun, Paket Sembako Rp43,6 triliun, bantuan sosial (bansos) di Jabodetabek Rp6,8 triliun, dan bansos di non-Jabodetabek Rp32,4 triliun.

Lalu, Kartu Prakerja Rp20 triliun, diskon dan gratis tarif listrik Rp6,9 triliun, logistik, pangan, dan sembako lainnya Rp25 triliun, hingga Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Rp31,8 triliun.

(uli/sfr)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK