Kiat Indonesia Tak Masuk Jurang Resesi Ekonomi

Sejumlah negara sudah terperosok ke jurang resesi akibat pandemi covid-19. Setelah sebelumnya Singapura, kini giliran Korea Selatan (Korsel) mengalami pertumbuhan ekonomi minus selama dua kuartal berturut-turut.

Korsel masuk ke jurang resesi pertama kalinya dalam 17 tahun terakhir. Tercatat, Produk Domestik Bruto (PDB) Korsel minus 1,3 persen pada kuartal I 2020, lalu kembali terjun 3,3 persen pada kuartal II.

Serupa, pertumbuhan ekonomi Singapura mengalami kontraksi 0,7 persen pada kuartal I 2020. Lalu, pertumbuhan ekonomi negeri singa kembali anjlok 41,2 persen pada kuartal II 2020.

Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi mengatakan Singapura dan Korsel memiliki karakteristik pertumbuhan ekonomi hampir sama, yakni ditopang oleh perdagangan internasional.

Konsekuensinya, ketika perdagangan global melemah akibat pandemi covid-19, pertumbuhan ekonomi keduanya ikut lesu.

"Kontribusi perdagangan internasional Singapura dan Korsel tinggi, dan Korsel sudah dari dulu mengandalkan jaringan produksi global sehingga ketika perdagangan dunia melemah, maka berdampak pada mereka," jelas Faisal kepada CNNIndonesia.com, Kamis (23/7).

Kondisi tersebut berbeda dengan variabel penopang PDB Indonesia yang mayoritas ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Sebagai gambaran, konsumsi rumah tangga berkontribusi sebesar 58,14 persen pada PDB kuartal I 2020.

Fakta tersebut memberikan keuntungan bagi Indonesia di tengah guncangan perdagangan global akibat virus corona. Ekonomi Indonesia diprediksi masih lebih baik ketimbang negara lain yang bergantung pada perdagangan internasional.

"Jadi seperti blessing in disguise (keuntungan terselubung), tapi kalau kondisi normal pertumbuhan kita tidak mampu menyamai rekan-rekan yang andalkan perdagangan internasional," ucapnya.

Oleh sebab itu, kata dia, kunci utama agar Indonesia tidak masuk jurang resesi adalah mendorong konsumsi domestik. Khususnya pada kuartal III 2020, sebab pertumbuhan ekonomi di kuartal II 2020 diprediksi minus.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan pertumbuhan ekonomi periode April-Juni minus 3,5 persen sampai minus 5,1 persen dengan titik tengah minus 4,3 persen.

Karenanya, Fithra menilai pemerintah harus mempercepat penyaluran stimulus melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Seperti diketahui, pemerintah mengalokasikan dana untuk penanganan virus corona di dalam negeri sebesar Rp695,2 triliun.

Namun, serapannya masih tergolong rendah. Sebut saja, realisasi belanja kesehatan baru sebesar Rp4,48 triliun per 8 Juli 2020. Jumlah tersebut setara 5,12 persen dari total dana yang dialokasikan sebesar Rp87,55 triliun.

Lalu, realisasi belanja PEN untuk sektor koperasi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) baru mencapai Rp11,84 triliun per Selasa (21/7). Artinya, penyaluran tersebut baru 9,59 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp123,46 triliun yang disediakan pemerintah.

"Kalau kita bicara konsumsi domestik maka kita bicara mengenai stimulus yang akan diberikan oleh pemerintah, itu harus dipercepat sehingga bisa mendorong konsumsi domestik," paparnya.

Senada, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan terdapat dua kunci agar Indonesia tidak terjebak ke dalam jurang resesi, yakni menjaga daya beli dan eksekusi belanja pemerintah.

Dalam menjaga daya beli, ia bilang wacana pemerintah memperlebar cakupan masyarakat penerima bantuan sosial perlu dipertimbangkan. Tujuan adalah menjaring kelas menengah yang rentan masuk ke kelompok miskin, atau disebut sebagai aspiring middle class oleh Bank Dunia.

Selain itu, pemerintah perlu mempertimbangkan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada kelompok ini. Dalam hal ini, pemerintah bisa menugaskan Satgas Pemulihan Ekonomi untuk melakukan evaluasi penyaluran bantuan sosial.

"Apalagi beragam studi menunjukkan BLT bisa memberikan dampak multiplier untuk menjaga daya beli dan juga mendorong konsumsi," katanya.

Dari sisi belanja pemerintah, ia menuturkan perlu percepatan penyaluran belanja Kementerian dan Lembaga (K/L). Guna mempercepat eksekusinya, pemerintah bisa menggunakan terobosan misalnya melakukan procurement (pengadaan) langsung kepada UMKM, agar belanja pemerintah juga bisa dirasakan kepada kelompok usaha ini.

"Untuk melakukan ini tentu ada koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kejaksaan Agung. Jadi, langkah ini tidak mengesampingkan proses good governance yang dilakukan dari belanja pemerintah," ucapnya.

Namun, yang tidak kalah penting agar tidak jatuh pada resesi ekonomi adalah menekan kasus covid-19. Caranya dengan memperbanyak tes dan meningkatkan kapasitas tracing orang yang kontak dengan orang positif.

"Selama covid-19 masih tinggi, sulit berharap Indonesia tidak terkena resesi," katanya.

[Gambas:Video CNN]