Wamen BUMN Ungkap Korban PHK Bisa Dapat Kredit Usaha

CNN Indonesia | Senin, 27/07/2020 14:29 WIB
Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin mengungkap Presiden Jokowi memberikan arahan untuk memberikan kredit kepada pegawai yang menjadi korban PHK. Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin mengungkap Presiden Jokowi memberikan arahan untuk memberikan kredit kepada pegawai yang menjadi korban PHK.(CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin mengungkap Presiden Joko Widodo memberikan arahan untuk memberikan kredit kepada pegawai yang menjadi korban PHK dan UMKM bersifat rumahan.

"Kalau bisa dengan bunga rendah agar mereka bisa berusaha di tatanan keluarga," ujarnya Senin (27/7).

Budi pun menegaskan pihaknya akan memperhatikan UMKM terutama untuk program yang saat ini sudah ada yakni penjaminan kredit UMKM. Dia mengungkap penjaminan kredit UMKM tersebut harus segera dipercepat penyalurannya.


"Demikian pula subsidi bunga kredit UMKM untuk mempercepat penyaluran," paparnya.

Sebelumnya, pemerintah akan menyiapkan anggaran program perlindungan sosial di atas Rp100 triliun pada 2021. Anggaran disiapkan sebagai bagian dari kelanjutan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan program PEN yang dilakukan mulai tahun ini bersamaan dengan program penanganan dampak pandemi virus corona atau covid-19 mau tidak mau harus diteruskan pada tahun depan.

"Di 2021, kami juga harus memikirkan PEN, apa yang sudah dilakukan di 2020 akan dilanjutkan," ucap Febrio saat diskusi virtual BPPK Kemenkeu, Senin (20/7).

Pada program PEN 2020, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk perlindungan sosial sebesar Rp203,9 triliun. Anggaran itu diberikan ke masyarakat melalui beberapa program.

Misalnya, Program Keluarga Harapan (PKH) Rp37,4 triliun, Paket Sembako Rp43,6 triliun, bantuan sosial (bansos) di Jabodetabek Rp6,8 triliun, dan bansos di non-Jabodetabek Rp32,4 triliun.

Lalu, Kartu Prakerja Rp20 triliun, diskon dan gratis tarif listrik Rp6,9 triliun, logistik, pangan, dan sembako lainnya Rp25 triliun, hingga Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Rp31,8 triliun.

Menurut Febrio, program-program ini tentu tidak mungkin tiba-tiba dihapus atau dikurangi secara signifikan oleh pemerintah pada tahun depan. Artinya, pemerintah tetap perlu memberikan alokasi anggaran yang cukup besar untuk program-program perlindungan sosial bagi masyarakat.

"Tahun depan, ini tidak mungkin turun terlalu jauh karena pasti masih banyak pengangguran dan kemiskinan yang naik, meski mungkin tidak sebesar Rp203,9 triliun. Mungkin akan lebih sedikit (dari Rp203,9 triliun) tapi tetap lebih besar dari biasanya (Rp100 triliun)," katanya.

Sebagai gambaran, data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah pekerja yang dirumahkan dan menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mencapai 3,06 juta pada akhir Mei 2020.

Sementara, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin naik 1,63 juta orang dari 24,79 juta orang per September 2019 menjadi 26,42 juta orang per Maret 2020. Hal ini membuat tingkat kemiskinan naik jadi 9,78 persen dari total populasi nasional.

[Gambas:Video CNN]



(aud/age)