Himbara Salurkan Kredit Rpp43 T dari Uang Titipan Pemerintah

Bank Himbara mencatat telah menyalurkan kredit sebesar Rp43,5 triliun dari penempatan dana pemerintah senilai Rp30 triliun. Itu berarti, penyalurannya mencapai 145 persen.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan kredit tersebut didistribusikan kepada 518.797 debitur.

"Beberapa minggu setelah program PMK 70 pada 25 Juni lalu (terbit), sebulan kemudian para bank telah menyalurkan dalam skala cukup besar," ujarnya, Selasa (28/7).

Ia merinci penyaluran kredit dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp21,21 triliun kepada 492.734 debitur. Lalu, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp14,92 triliun kepada 22.582 debitur dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp6,04 triliun kepada 19.922 debitur.

Sedangkan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menyalurkan kredit sebesar Rp3 triliun kepada 13.502 debitur.

Sebelumnya, atas penempatan dana tersebut bank-bank BUMN menargetkan ekspansi kredit hingga tiga kali lipat, atau Rp90 triliun.

Tiko, sapaan akrabnya, mengatakan kinerja penyaluran kredit tersebut diharapkan bisa terus berjalan hingga Agustus mendatang.

"Kalau nanti skala leverage yang diminta Kementerian Keuangan yaitu Rp90 triliun tercapai, kami tentu akan berharap akan ada tambahan penempatan dana lagi, sehingga kami ada peluru untuk semakin agresif menyalurkan kredit baru," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Pengusaha Usulkan Pembiayaan kepada Dunia Usaha

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Rosan Roeslani mengusulkan agar pemerintah memberikan pembiayaan kepada dunia usaha. Sebab, ia menilai stimulus pembiayaan korporasi sebesar Rp53,57 triliun hanya ditujukan kepada BUMN.

Itupun katanya, belum direalisasikan hingga saat ini.

"Saya menilai pembiayaan korporasi ini lebih tepatnya pembiayaan BUMN. Karena ini sebenarnya Penyertaan Modal Negara (PMN) dan juga dana talangan untuk BUMN," katanya.

Oleh sebab itu, ia meminta pemerintah juga menganggarkan pembiayaan kepada dunia usaha. Pasalnya, kontribusi dunia usaha terhadap pajak kurang lebih 87 persen. Apabila sektor ini tidak diberikan uluran tangan, maka secara otomatis penerimaan pajak yang tahun ini sudah berkurang akan semakin turun.

"Jadi ini menjadi kendala untuk memenuhi begitu banyak kebutuhan-kebutuhan dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional ke depan," ucapnya.

Untuk diketahui, pemerintah menganggarkan dana penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp695,2 triliun. Alokasinya, dana perlindungan sosial senilai Rp203,90 triliun, stimulus sektor kesehatan mencapai Rp87,75 triliun, dan stimulus dunia usaha Rp120,61 triliun.

Kemudian, pemerintah juga menyiapkan stimulus bagi UMKM sebesar Rp123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp53,57 triliun, dan stimulus sektoral dan pemerintah daerah baru (pemda) yang total anggarannya mencapai Rp106,11 triliun.

Namun, penyerapan anggaran itu masih minim. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan penyerapan anggaran penanganan itu masih jauh dari target.

Berdasarkan data yang ia terima per 23 Juli 2020, penyerapan baru mencapai Rp136 triliun atau 19 persen dari total Rp695 triliun yang disediakan pemerintah.

"Mengenai penyerapan stimulus penanganan covid-19 masih belum optimal dan kecepatannya masih kurang," ujarnya kemarin.