Menkeu Era SBY Nilai Titip Uang Negara di Bank Langkah Tepat

CNN Indonesia | Selasa, 28/07/2020 18:27 WIB
Eks Menkeu era SBY Chatib Basri menilai perbankan saat ini was-was untuk menjaring kredit baru karena takut meningkatkan NPL. Eks Menkeu era SBY Chatib Basri menilai perbankan saat ini was-was untuk menjaring kredit baru karena takut meningkatkan NPL. (Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Keuangan 2013-2014 era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Chatib Basri menilai penempatan dana pemerintah di perbankan cukup tepat untuk menggenjot penyaluran kredit dan mendorong aktivitas perekonomian.

Pasalnya, saat ini banyak bank masih was-was untuk menjaring debitur baru karena kekhawatiran meningkatnya rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL).

"Sekarang bank takut memberikan pinjaman karena kalau dikasih pinjaman macet," kata Chatib dalam webinar bertajuk Mid-Year Economic Outlook 2020, Selasa (28/7).


Menurut Chatib, bank akan menghadapi tantangan yang sesungguhnya pada 2021. Pasalnya, tahun depan, periode pemberian relaksasi kredit berakhir.

Pria yang juga menjabat sebagai Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ini mengimbau, selain penempatan dana di perbankan, pemerintah juga perlu memperbanyak penyaluran penjaminan kredit kepada PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo).

Dengan demikian, bank dapat menyalurkan pembiayaan tanpa khawatir dengan masalah NPL.

"Yang perlu dilakukan untuk mendorong aktivitas ekonomi, pertama adalah perluas daya beli dengan kasih Bantuan Langsung Tunai, kedua kasih penjaminan kredit," ujarnya.

Di tempat yang sama, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu mengklaim penyaluran kredit dari penempatan dana pemerintah pada Himpunan Bank Negara (Himbara) telah menembus Rp40 triliun.

"Penempatan dana tahap pertama Rp30 triliun di Himbara. Dari Rp30 triliun itu sudah tercipta kredit Rp40 triliun, ini memang cukup jitu," ujar Febrio.

Saat ini, pemerintah juga telah memperluas penempatan dana untuk penyaluran kredit ke bank-bank daerah. Ada empat Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang telah menandatangani kerjasama penempatan dana dengan total Rp11,5 triliun, antara lain BPD Jawa Barat, Sulawesi Utara, Jawa Tengah, dan Gorontalo.

"Penempatan dana jilid kedua itu kemarin diluncurkan ke BPD-BPD karena kami ingin dana murah ini bisa semakin menjangkau masyarakat sampai ke daerah. Itu kemarin sudah dimasukkan Rp11,5 triliun," tuturnya.

Selain keempat bank tersebut, pemerintah juga akan menempatkan dana di BPD DKI Jakarta senilai Rp2 triliun. Lalu, pemerintah juga tengah mengkaji dan mengevaluasi dua BPD lainnya, yakni BPD Bali dan BPD Yogyakarta dengan alokasi dana masing-masing Rp1 triliun

"Ada 2 bank yang masih dalam proses harapannya mereka bisa menyalurkan sampai ke sektor yang terdampak di daerah terutama kalau di balai itu misalnya restoran dan hotel mudah-mudahan bisa mendapatkan akses ke dana murah ini," imbuh Febrio.

Selain itu, pemerintah juga telah memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp6 triliun kepada dua BUMN penjaminan kredit, yakni Askrindo dan Jamkrindo.

Suntikan modal tersebut akan digunakan oleh kedua perseroan untuk memperbesar kapasitas penjaminan kredit kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

[Gambas:Video CNN]



(sfr/sfr)