Melihat Tugas Erick Thohir yang Dirasa Mulai Kebanyakan

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku mulai kebanyakan tugas. Hal ini tak lepas dari perannya sebagai Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Peran tersebut diberikan langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini diungkapkannya saat telat hadir di sebuah acara.

"Saya mohon maaf telat karena tugasnya sudah mulai kebanyakan. Saya dapat tugas sebagai Ketua Pelaksana Pencegahan Covid-19 dan PEN. Tentu ini tugas yang sangat berat tapi saya jalani secara serius," ucap Erick, Kamis (30/7).

Lantas, apa saja tugas Erick sehingga ia merasa mulai kebanyakan peran?

Sejak 23 Oktober 2019, Erick memang ditunjuk oleh Jokowi menjadi Menteri BUMN. Ia menggantikan Rini Soemarno, pucuk pimpinan Kementerian BUMN di era pemerintah jilid pertama Jokowi.

Sebagai Menteri BUMN, Jokowi menitipkan reformasi birokrasi dan transformasi perusahaan pelat merah kepada Erick. Harapannya, BUMN tidak melulu tersandung kasus dan justru bisa menorehkan prestasi, peningkatan daya saing, dan tentunya berkontribusi bagi perekonomian nasional.

Secara tugas, mungkin cukup berat. Namun, Jokowi sejatinya sudah memberikan 'bantuan' kepada Erick.

[Gambas:Video CNN]

Sejak awal menjabat, kepala negara memberikan Erick dua wakil untuk membantunya, yaitu Wakil Menteri BUMN I Budi Gunadi Sadikin dan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo. Keduanya memiliki latar belakang yang kuat di bidang keuangan karena bertahun-tahun menjadi bankir.

Tak hanya dua wakil, Erick juga memiliki empat staf khusus, yaitu Muhammad Ikhsan, Nanang Pamuji, Arya Sinulingga, dan Anhar Adel. Keempatnya memiliki latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari akademisi hingga politisi.

Erick juga memiliki satu sekretaris kementerian, tiga deputi, dan tiga staf ahli. Semuanya membantu kerja Erick di Kementerian BUMN.

Namun, sejak pandemi virus corona atau covid-19, Jokowi memang memberi tugas baru kepada Erick; menjadi Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan PEN. Penunjukan ini dilakukan karena Jokowi ingin penanganan dampak pandemi corona benar-benar serius dan cepat.

Hal ini tak lepas dari kegeraman Jokowi atas lambatnya realisasi penggunaan anggaran penanganan dampak pandemi corona dan PEN dalam beberapa bulan terakhir.

Padahal, sumber dana untuk kebutuhan itu sudah dijamin oleh Jokowi melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan sebagai UU.

Sebagai ketua pelaksana, Erick diminta untuk mampu melaksanakan kebijakan penanganan dampak pandemi corona, baik di sektor kesehatan maupun ekonomi. Keduanya harus seimbang karena Jokowi mewanti-wanti potensi puncak virus pada kuartal III 2020.

Periode itu diharapkan bisa menjadi momentum peningkatan ekonomi dalam negeri agar terhindar dari resesi ekonomi.

"Komite ini dibentuk untuk mengintegrasikan kebijakan kesehatan dan kebijakan ekonomi agar seimbang antara gas dan rem-nya. Penanganan kesehatan menjadi prioritas, tidak boleh mengendur sedikit pun," ungkap Jokowi.

Untuk pelaksanaan tugas sebagai ketua pelaksana komite, Erick dibantu oleh dua sekretaris, yaitu Raden Pardede dan Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono. Lalu, juga dibantu oleh Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo dan Ketua Satgas PEN Budi Gunadi Sadikin.

Di luar tugas sebagai Menteri BUMN dan Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan PEN, Erick mendapat amanah dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menjadi salah satu wakilnya di organisasi Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI). Di organisasi ini, Erick perlu berkontribusi untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.