Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan ada empat bantuan sosial (bansos) baru dari pemerintah untuk masyarakat miskin, pekerja, serta usaha ultra mikro dan mikro. Secara total anggaran untuk keempat bansos itu mencapai Rp70,6 triliun.
"Kami melakukan langkah-langkah untuk peningkatan belanja dan insentif baru yang akan dilakukan untuk melindungi masyarakat," kata Sri Mulyani saat konferensi pers virtual Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Rabu (5/8).
Pertama, bansos produktif untuk 12 juta pelaku usaha ultra mikro dan mikro. Dengan anggaran mencapai Rp30 triliun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kedua, tambahan bansos berupa beras bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH). Rencananya, bansos diberikan kepada 10 juta KPM PKH dengan total anggaran Rp4,6 triliun.
Ketiga, bansos tunai (BLT) sebesar Rp500 ribu per penerima Kartu Sembako. Anggaran yang disiapkan sekitar Rp5 triliun.
Keempat, bantuan kepada 13 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta per bulan. Anggaran yang disiapkan mencapai Rp31 triliun.
"Ini langkah-langkah yang akan dilakukan pemerintah untuk terus membantu memulihkan daya beli masyarakat dalam bentuk berbagai bansos," tutur dia.
Secara total, pemerintah menganggarkan dana perlindungan sosial mencapai Rp203,9 triliun pada tahun ini dalam rangka penanganan dampak pandemi virus corona atau covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Khusus untuk anggaran perlindungan sosial, terdiri dari anggaran PKH dengan pagu Rp37,4 triliun, Kartu Sembako Rp43,6 triliun, bansos Jabodetabek Rp6,8 triliun, dan bansos non-Jabodetabek Rp32,4 triliun.
Lalu, Kartu Prakerja Rp20 triliun, diskon dan gratis listrik Rp6,9 triliun, Paket Sembako Rp25 triliun, dan BLT Dana Desa Rp31,8 triliun.