Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap sinyal bantuan sosial corona akan diberikan hingga 2021 dan secara bertahap akan mulai dikurangi pada 2022.
Selain itu, dia mengungkap insentif usaha dan industri padat karya pun akan didorong hingga 2022
"Kami harap 2022 dan 2023 vaksin telah ditemukan, sehingga mereka semua akan berada pada posisi normal," ujarnya, dalam keterangan resmi, Selasa (4/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia memaparkan pemerintah juga akan melakukan restrukturisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Selain itu, penempatan dana dan penjaminan juga terus dilakukan agar sektor riil dapat bergerak.
"Kami juga akan terus lakukan relaksasi regulasi. Salah satunya adalah dengan transformasi regulasi melalui RUU Cipta Kerja," ujar Airlangga.
Upaya mendorong UMKM juga telah dilakukan Pemerintah dengan penempatan dana di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD). Bahkan menurut Airlangga, pemerintah telah melakukan perluasan ke sektor korporasi yaitu kredit di atas Rp10 miliar hingga Rp1 triliun.
Saat ini dana yang ditempatkan di Himbara berjumlah Rp30 triliun. Sementara dana yang sudah disalurkan senilai Rp43,17 triliun kepada penerima sebanyak 519.797 debitur.
"Penempatan dana di BPD sendiri totalnya ada 11,5 triliun rupiah. Diharapkan ini dapat memutar perekonomian di level masyarakat," ujarnya.
Dalam paparannya, Airlangga juga menegaskan skenario pemulihan ekonomi masih akan berlanjut pada 2021. Pasalnya, dampak pandemi Covid-19 diprediksi masih akan dirasakan hingga tahun depan.
"Pada 2021 kebijakan pemerintah juga masih dalam skenario pemulihan ekonomi," ungkap Airlangga.
Airlangga menjelaskan tentang siklus terbalik antara pandemi dan mata pencaharian. Jika penyebaran masih tinggi maka tekanan ekonomi akan semakin dalam.
"Jika pada saat masalah kesehatan ini tertangani maka ekonomi akan kembali. Maka masyarakat diharapkan mampu melakukan penyesuaian perilaku terhadap Covid-19," pungkas Airlangga.