Presiden Jokowi menargetkan tingkat kemiskinan bisa berada di kisaran 9,2 persen sampai 9,7 persen dari total populasi masyarakat Indonesia pada 2021 mendatang. Target itu ia sampaikan saat penyampaian Nota Keuangan dan RUU APBN 20221 di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (14/8).
Target tersebut lebih rendah dari 8,5 persen sampai 9 persen yang tertuang di APBN 2020. Namun, target lebih rendah dari realisasi saat ini sekitar 9,78 persen pada Maret 2020.
Sejalan dengan target kemiskinan, ia juga menargetkan tingkat ketimpangan (gini ratio) turun ke kisaran 0,377 sampai 0,379. Target tersebut juga lebih rendah dari yang saat ini ada di APBN 2020 sebesar 0,375 sampai 0,378.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, itu lebih baik dari realisasi saat ini sekitar 0,381 pada Maret 2020. Sementara tingkat pengangguran yang ditargetkan sebesar 4,8 persen sampai 5 persen pada APBN 2020 justru bengkak di RAPBN 2021 menjadi 7,7 persen sampai 9,1 persen.
Sedangkan untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Jokowi berharap bisa berada di kisaran 72,78 sampai 72,95 pada tahun depan. Tahun ini, target IPM berada di angka 72,51.
Jokowi mengatakan seluruh target pembangunan akan dikejar dengan belanja pemerintah yang dialokasikan sebesar Rp2.747,5 triliun. Sementara, pendapatan negara diperkirakan Rp1.776,4 triliun.