Pengamat: Tak Ada Lagi Alasan Penyaluran Dana Corona Lambat

CNN Indonesia | Jumat, 14/08/2020 18:56 WIB
Pengamat menilai tak ada lagi alasan penyaluran dana penangan covid-19 dan PEN lambat bagi pemerintah tahun depan karena infrastruktur sudah disiapkan. Pengamat menilai tak ada lagi alasan penyaluran dana penangan covid-19 dan PEN lambat bagi pemerintah tahun depan karena infrastruktur sudah disiapkan. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia --

Pengamat menilai tak ada lagi alasan penyaluran dana penangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) lambat bagi pemerintah tahun depan. Pasalnya, sejumlah infrastruktur terkait penyaluran dana tersebut telah disiapkan tahun ini, mulai dari skema penyaluran hingga aturan.

"Kalau tahun ini bisa dimaklumi karena ada prosedural yang ditetapkan dalam waktu singkat. tapi, tahun depan seharusnya lebih baik lagi karena sudah belajar tahun ini," kata Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet kepada CNNIndonesia.com.

Tahun depan, pemerintah mengalokasikan dana kelanjutan program PEN senilai Rp356,5 triliun. Angka itu lebih rendah dari tahun ini yang mencapai Rp695,2 triliun tahun ini.


Yusuf menilai langkah pemerintah mengalokasikan lanjutan dana PEN tahun depan sudah tepat. Bahkan, dana tersebut diprediksi masih dibutuhkan hingga 2022 mendatang lantaran ekonomi masih konsolidasi akibat Covid-19.

Ia juga meminta pemerintah membuka peluang tambahan dana PEN untuk tahun depan menyesuaikan dengan kebutuhan.

"Untuk sekarang memang sudah relatif cukup, tapi kita tidak tahu bisa saja ada kebutuhan tambahan. Jadi, kalau menurut saya pemerintah bisa jalan dulu dengan anggaran sekarang dan buka peluang bagi dana PEN tahun depan untuk berubah," tuturnya.

Per 6 Agustus 2020, Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan realisasi dana penanganan pandemi virus corona baru sebesar Rp151,25 triliun. Angka itu setara dengan 21,75 persen dari total alokasi yang sebesar Rp695,2 triliun.

Mayoritas penyerapan berada di bidang perlindungan sosial atau bantuan sosial (bansos) yang sebesar Rp86,5 triliun. Dana yang terserap setara dengan 48,8 persen dari alokasi Rp203,91 triliun.

"Rinciannya untuk program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, bantuan sembako Jabodetabek, bantuan tunai non Jabodetabek, program Kartu Prakerja, diskon listrik, dan bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa," ucap bendahara negara belum lama ini.

[Gambas:Video CNN]



(ulf/age)