OJK Permudah Kredit untuk Pelaku Industri Kendaraan Listrik

CNN Indonesia | Jumat, 04/09/2020 14:30 WIB
OJK menerapkan pengecualian batas pemberian kredit dan melonggarkan batas risiko kredit bagi pelaku industri kendaraan listrik. OJK menerapkan pengecualian batas pemberian kredit dan melonggarkan batas risiko kredit bagi pelaku industri kendaraan listrik. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Hesti Rika).
Jakarta, CNN Indonesia --

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi sejumlah relaksasi aturan kredit bagi pelaku industri kendaraan listrik berbasis baterai (KBL BB). Relaksasi mulai dari pengecualian batas pemberian kredit hingga batas risiko kredit. 

Anggota Dewan Komisioner sekaligus Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana mengatakan relaksasi ini tertuang dalam surat kepada direksi bank umum konvensional tertanggal 1 September 2020 lalu.

Ketentuan KBL BB mengikuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan. 


"OJK mendukung program KBL BB dengan mendorong perbankan nasional berpartisipasi untuk pencapaian program tersebut," ucap Heru dalam keterangan tertulis, Jumat (4/9). 

Secara rinci relaksasi diberikan dalam empat bentuk. Pertama, pengecualian Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) bagi penyediaan dana dalam rangka produksi KBL BB beserta infrastruktur dan komponennya, seperti baterai, charging station, dan lainnya.

"Ini dapat dikategorikan sebagai program pemerintah yang mendapatkan pengecualian BMPK dalam hal dijamin oleh lembaga keuangan penjaminan/asuransi BUMN dan BUMD," jelasnya. 

Hal ini sejalan dengan Peraturan OJK (POJK) No.32/POJK.03/2018 sebagaimana telah diubah dengan POJK No.38/POJK.03/2019 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar. 

Kedua, penilaian kualitas kredit untuk pembelian KBL BB dan atau pengembangan industri hulu dari KBL BB dengan plafon sampai Rp5 miliar hanya perlu didasari pada ketepatan pembayaran pokok dan atau bunga.

Hal ini sesuai dengan penerapan POJK No.40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Ketiga, batas risiko kredit bagi pembelian KBL BB dan atau pengembangan industri hulu dari KBL BB untuk perorangan atau badan usaha tidak perlu mencapai bobot 100 persen dalam perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

Ketentuan batas risiko tersebut hanya dikenakan bobot 75 persen dari ATMR.

Penerapan bobot risiko dimaksud sesuai SEOJK No.42/SEOJK.03/2016 sebagaimana telah diubah dengan SEOJK No.11/SEOJK.03/2018 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar. 

Keempat, penyediaan dana kepada debitur dengan tujuan pembelian KBL BB dan dan pengembangan industri hulu dari KBL BB dapat dikategorikan sebagai pemenuhan ketentuan penerapan keuangan berkelanjutan.

[Gambas:Video CNN]



(uli/bir)