Serikat Pekerja Desak Pemerintah Urus Kantong PT INTI

Pekerja PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) atau PT INTI mendesak pemerintah turun tangan dalam upaya penyelamatan dan penyehatan perusahaan. 

Salah satu cara dengan memberikan penyertaan modal melalui program restrukturisasi dan revitalisasi PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA).

Pasalnya, menurut Serikat Pekerja INTI (Sejati), masalah keuangan yang membelit perusahaan terbilang cukup parah dan berdampak terhadap ketidakmampuan pembayaran gaji serta kewajiban lain seperti tunjangan cuti, tunjangan pendidikan dan tunjangan seragam sejak Juli 2019.

"Sejati mendorong pemerintah turut membantu upaya penyelamatan dan penyehatan PT INTI sebagai perusahaan BUMN yang keseluruhan sahamnya dimiliki oleh pemerintah," tulis Sejati dalam keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com Rabu (9/9).

Pasalnya, menurut Sejati hingga saat ini perusahaan tidak dapat menjamin kejelasan pembayaran gaji per bulan.

"Pola cicil gaji yang diberikan perusahaan baru mampu membayarkan sampai Februari 2020 dan baru Rp1 juta," tegas Sejati.

Di luar itu, menurut serikat, PT INTI juga tercatat memiliki utang bank senilai Rp853 miliar dengan rincian utang produktif Rp1,6 miliar dan utang non produktif Rp852,2 miliar.

Ada pula utang kepada vendor sebanyak Rp292,93 miliar dengan rincian utang produktif sebesar Rp43,1 miliar, utang non produktif sebesar Rp249,8 miliar serta utang nonproduktif lainnya sebesar 177,10M yang terdiri dari utang karyawan, pajak dan lain-lain.

Tercatat keseluruhan utang INTI saat ini sejumlah Rp1,32  triliun.

"Hal ini jelas menyebabkan cashflow INTI semakin berat, karena bunga bank yang semakin lama semakin besar juga denda pajak yang semakin membebani," terang serikat.

Di luar opsi penyertaan modal lewat program restrukturisasi dan revitalisasi, penyehatan keuangan perusahaan sebetulnya sudah diupayakan melalui kerjasama INTI dengan PPA.

Hasil Audit yang dilakukan PPA dalam upaya penyelamatan INTI menghasilkan lima opsi penyelesaian utang di antaranya sinergi BUMN (Base Scenario), sinergi BUMN dan penjualan aset, konsolidasi ke dalam Telkom Group sebagai anak usaha, sinergi penyertaan modal telkom & other SOE, serta sinergi BUMN dengan Konsesi GSN.

Kelima opsi tersebut sudah disampaikan ke Kementerian BUMN. Namun belum ada opsi yang diambil dan keuangan INTI sepanjang 2020 dirasa makin berat.

"Memasuki kuartal III, perolehan kontrak masih di angka Rp580 miliar dari target RKAP Rp1,2 triliun," jelas serikat

Sejati pun telah banyak melakukan upaya-upaya dalam hal penyelamatan kesejahteraan karyawan seperti mencairkan dana pensiun lembaga keuangan karyawan.

"Hal itu benar-benar membantu kesulitan karyawan dalam memenuhi kebutuhan, baik sandang, pangan, papan juga biaya sekolah anak-anaknya, hal ini terpaksa dilakukan padahal itu adalah tabungan di hari tua seluruh karyawan," tandas Sejati.

[Gambas:Video CNN]