DPR Setujui Permintaan Anggaran Sri Mulyani Rp43 T untuk 2021

CNN Indonesia | Rabu, 16/09/2020 12:06 WIB
Komisi XI DPR menyetujui permintaan anggaran Rp43 triliun yang diajukan Menkeu Sri Mulyani untuk 2021. DPR menyetujui usulan anggaran Rp43 triliun yang diajukan Menkeu Sri Mulyani untuk 2021. ((CNN Indonesia/Hesti Rika).
Jakarta, CNN Indonesia --

Komisi XI DPR menyetujui usulan pagu indikatif Kementerian Keuangan sebesar Rp43,3 triliun yang diajukan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk 2021. Anggaran itu menyusut dari alokasi tahun ini sebesar Rp43,51 triliun.

"Apakah rancangan kesimpulan dapat diterima? Setuju semua? (Anggota yang hadir) Virtual maupun fisik semua setuju," ujar Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto saat menutup rapat Selasa (15/9).

Ia merincikan alokasi dana tersebut mayoritas digunakan untuk dukungan manajemen senilai Rp40,74 triliun. Kemudian, program pengelolaan penerimaan negara Rp2,23 triliun dan pengelolaan perbendaharaan kekayaan negara dan risiko Rp233,74 miliar.


Selain itu, anggaran juga akan dialokasikan untuk program kebijakan fiskal senilai Rp65,69 miliar dan pengelolaan belanja negara Rp33,75 miliar.

Selain menyetujui usulan anggaran itu, pihaknya juga meminta Sri Mulyani mengoptimalkan sistem belanja kementerian/lembaga (K/L) yang dapat meningkatkan kualitas belanja.

"Kementerian Keuangan akan menyusun rincian APBN 2021 yang telah diserahkan sekurang-kurangnya penyusunan program kegiatan output, jenis belanja, serta kerangka penganggaran jangka menengah," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sri Mulyani mengatakan pihaknya akan melakukan sejumlah konsolidasi berdasarkan isu yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan.

[Gambas:Video CNN]

"Dengan konsolidasi lima program, tidak hanya dari sisi SDM tapi juga anggaran, sehingga bisa mencatatkan output yang lebih baik," ucapnya.

Ia mengatakan lima program Kementerian Keuangan di atas akan digunakan untuk mendukung kegiatan proyek nasional, proyek unggulan, dan kegiatan dukungan tugas pokok dan fungsi.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan usulan permintaan anggaran Kementerian Keuangan nantinya berasal dari dua sumber.

Pertama, sebesar Rp34,8 triliun dari rupiah murni. Kedua, sisanya sebesar Rp8,5 triliun didapat lewat badan layanan umum (BLU).

Dari kelima program kerja Kemenkeu 2021, Suahasil mengungkapkan salah satu program prioritas pihaknya yaitu mempermudah mekanisme pembayaran pajak lewat penambahan biller penerimaan negara. Selain itu, program unggulan Kemenkeu lainnya yaitu menurunkan biaya logistik.

"Ini bagaimana supaya sudah lebih gampang bayar pajak, sangat ingin membayar pajak sama mudahnya dengan membayar pulsa, tentu harus ada penambahan-penambahan biller," ujarnya belum lama ini.

(ulf/agt)