Komisi VII DPR Dorong BPH Migas Atur Cadangan BBM Nasional

BPH Migas, CNN Indonesia | Rabu, 16/09/2020 11:42 WIB
BPH Migas mengatakan saat ini, cadangan operasional milik BU diklaim sebagai cadangan nasional Komisi VII DPR menggelar rapat dengan BPH Migas di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (15/9). (Foto: Dok.BPH Migas)
Jakarta, CNN Indonesia --

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) M. Fanshurullah Asa mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI secara fisik dan virtual di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Selasa (15/9). Agenda utama RDP adalah kemajuan pembangunan infrastruktur gas pipa, kemajuan Program Digitalisasi SPBU sampai dengan triwulan kedua tahun 2020, sampai capaian Program BBM 1 Harga.

Saat itu, anggota Komisi VII DPR RI Rudy Mas'ud dan Willy Yosep mengingatkan soal pengaturan dan penetapan cadangan BBM Nasional yang dinilai belum maksimal. Saadiah Uluputty lantas menyinggung keseriusan BPH Migas dalam mendorong program pembangunan 190 WJD yang telah diusulkan oleh 25 Badan Usaha (BU).

Menanggapi hal tersebut, Ifan sapaan M. Fanshurullah Asa menegaskan telah berusaha keras meyakinkan tentang pentingnya cadangan BBM Nasional, di mana kondisi saat ini cadangan operasional milik BU diklaim sebagai cadangan nasional. Di sisi lain, cadangan BBM nasional merupakan amanat UU 22 tahun 2001 pasal 64 ayat 3.


"Kendalanya di mana, cadangan BBM nasional belum bisa kami wujudkan, ada aturan mesti ada ketetapan Menteri ESDM, mau 30 hari atau standar Eropa 3 bulan atau 90 hari," ujar Ifan.

Ifan mengatakan, pemerintah harus menanggung konsekuensi dari rencana kepemilikan cadangan energi nasional. Untuk cadangan energi selama 1 hari, berdasarkan simulasi BPH Migas dibutuhkan anggaran sekitar Rp1 triliun. Ia pun menilai perlu ada opsi investasi dari badan usaha niaga.

Lebih lanjut terkait usulan pembangunan tangki dan depo di daerah 3T atau Indonesia timur, Ifan menyatakan setuju karena dinilai dapat mengurangi operasional badan usaha, mengurangi biaya angkut, sehingga harga jual lebih kompetitif.

"Bahkan kami punya opsi dengan dana iuran BPH Migas Rp1,3 triliun, dana BPH Migas bisa dibuat depot-depot di wilayah 3T yang mewajibkan Badan Usaha mengisi di sana. Uang ini balik lagi ke Negara. PNBP ini mempunyai multiplayer effect pada pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan meningkatkan PNBP juga," tutur Ifan.

Dalam rapat, Ifan melaporkan bahwa BPH Migas melakukan lelang 3 ruas pipa transmisi gas bumi, yaitu ruas Gresik-Semarang oleh PT Pertamina Gas. Ruas ini sudah selesai sepenuhnya dengan tarif pengangkutan sebesar 0,25 USD/MMBTu. Kedua, ruas Cirebon-Semarang oleh PT Rekayasa Industri dan ketiga, ruas Kalimantan-Jawa 2 oleh PT Bakrie & Brothers, di mana masing-masing saat ini masih mencari calon shipper.

Ifan menyebut, sementara BPH Migas melakukan lelang, pemerintah (KESDM) memberi penugasan, dan inisiatif oleh Badan Usaha. Demikian juga untuk oembangunan ruas pupa transmisi gas bumi di Duri-Dumai dan WNTS Pemping.

"Untuk kedua ruas tersebut saat ini masih membutuhkan konsumen gas untuk memaksimalkan utilisasi pipa, sehingga perlunya dibangun Kawasan Ekonomi Khusus di wilayah yang dilewati pipa transmisi," katanya.

Sedang berdasar inisiatif Badan Usaha, ada pembangunan 2 ruas pipa transmisi gas bumi, yaitu Ruan Arun-Belawan dan Ruas Grisik-Pusri dengan utulisasi pipa rendah sehingga pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus perlu didorong. Untuk Wilayah Jaringan Distribusi (WJD), kata Ifan, telah diuusulkan 190 WJD kabupaten/kota oleh 25 BU.

Untuk Program Digitalisasi SPBU, hingga 12 September 2020 Ifan menyebut sebanyak 5.058 SPBU telah dipasangi ATG (progress 91,7 persen), 5.024 SPBU (progress 91 persen), dan 2.383 SPBU telah terintegrasipada dashboard, dengan sebaran progress digitalisasi dengan tingkat kepatuhan input nomor polisi kendaraan seluruh SPBU rata-rata 39 persen.

"Sejak tahun 2017 s.d 11 September 2020 telah beroperasi sebanyak 175 penyalur (165 Pertamina dan 10 AKR). Hingga tahun 2024, diharapkan
terbangun sebanyak 500 penyalur BBM 1 Harga," ujar Ifan.

Ifan lantas menggarisbawahi bahwa pihaknya tidak terlibat dalam penentuan spesifikasi maupun anggaran program, serta IT Nozzle dalam rangka pengawasan BBM menggunakan teknologi handal agar BBM Subsidi dan BBM Penugasan tepat sasaran.

Pada 2020, Ifan menargetkan 83 penyalur BBM 1 Harga. Hingga saat ini, 5 penyalur sudah beroperasi. 15 lainnya dalam tahap perizinan Pemda, 61 dalam tahap pembangunan, dan 2 dalam tahap evaluasi PT Pertamiina. Sementara dari 175 penyalur, volume total yang disalurkan sejak 2017 sampai awal September 2020 adalah 134.830 KL untuk solar dan 283.363 KL untuk premium.

"Dapat kami sampaikan juga bahwa rasio penyebaran penyalur BBM di Indonesia khususnya di luar Pulau Jawa adalah 502,90 km untuk satu penyalur. Dalam rangka menjamin ketersediaan BBM dan mengurangi kesenjangan jarak penyalur, perlu adanya pembangunan Sub Penyalur dan mini SPBU, seperti Pertashop oleh Pertamina dan Mikrosite oleh Exxon," ungkap Ifan.

(rea)