4 Tahun, Kereta Cepat Jakarta-Bandung Baru Setengah Jalan

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih berlangsung meski virus corona terus menyebar luas di dalam negeri. Sejauh ini, pembangunan proyek tersebut baru menyentuh 56 persen.

"Pembukaan koridor Jakarta-Bandung menggunakan kereta cepat, ini juga progressing. Saat ini telah mencapai 56 persen perkembangannya," ungkap pria yang akrab disapa Tiko dalam diskusi virtual HSBC Economic Forum Orchestrating The Next Move: Transforming Indonesia Into Asia's Next Supply Chain Hub, Rabu (16/9).

Tiko menargetkan pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bisa selesai akhir 2022. Jika meleset, proyek tersebut diharapkan paling lambat selesai awal 2023 mendatang.

"Diharapkan bisa diselesaikan pada akhir 2022 atau awal 2023," kata Tiko.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan Jepang akan masuk dalam anggota konsorsium proyek kereta cepat Jakarta-Bandung-Surabaya. Ia bilang Jepang akan masuk konsorsium karena rute akan diperpanjang dari yang sebelumnya hanya Jakarta-Bandung menjadi Jakarta-Bandung-Surabaya.

Selain itu, pelibatan juga dilakukan karena proses pengerjaan kereta api cepat Jakarta-Bandung yang melibatkan konsorsium China mengalami keterlambatan selama satu tahun. Semua ini, kata Airlangga, adalah laporan dari Kementerian BUMN.

"Oleh karena itu arahan Presiden (Jokowi) agar lebih ekonomis untuk didorong kelanjutan proyek tidak hanya berhenti di Bandung tapi sampai Surabaya dan diusulkan agar konsorsium ditambah Jepang," ujar Airlangga.

[Gambas:Video CNN]

Sebagai informasi, proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung saat ini berada di bawah tanggung jawab PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Mayoritas atau sebesar 60 persen saham perusahaan digenggam oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), sedangkan sisanya 40 persen dimiliki oleh Beijing Yawan HSR Co.Ltd.

Proyek tersebut sebenarnya sudah dicanangkan oleh Presiden Jokowi sejak awal 2016 lalu