Pengamat Usul Pemerintah Gaet Ormas Salurkan Bansos di Daerah

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengusulkan agar pemerintah menggandeng organisasi masyarakat (ormas) dalam menyalurkan bantuan sosial (bansos) di daerah. Hal ini perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan saat pandemi virus corona.

"Untuk menaikkan efektivitas dan meminimalisir penyaluran yang tidak tepat sasaran, pemerintah harus kerja sama dengan ormas-ormas di daerah," ucap Faisal dalam Webinar CORE "Potensi Pemulihan Ekonomi dan Urgensi Stimulus UMKM", Kamis (17/9).

Selain ormas, Faisal menyatakan pemerintah bisa bekerja sama dengan institusi atau lembaga lokal yang bersifat informal. Dengan begitu, pemerintah mendapatkan bantuan dalam memantau penyaluran bansos di daerah.

"Karena kemungkinan lembaga di daerah lebih tahu siapa sebetulnya yang layak dapat bantuan," ucap Faisal.

Ia bilang penyaluran bansos tetap dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah sesuai aturan yang berlaku. Namun, pemantauan bisa dilakukan oleh lembaga informal.

"Ini juga untuk meminimalisir moral hazard," imbuh Faisal.

Sebagai informasi, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp203,9 triliun untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Dana itu masuk dalam penanganan pandemi virus corona.

[Gambas:Video CNN]

Dana itu dialokasikan untuk program keluarga harapan (PKH) sebesar Rp37,4 triliun, sembako Rp43,6 triliun, bansos Jabodetabek Rp6,8 triliun, bansos non Jabodetabek Rp32,4 triliun, program kartu prakerja Rp20 triliun, diskon listrik Rp6,9 triliun, logistik atau pangan Rp25 triliun, dan BLT dana desa Rp31,8 triliun.

Secara keseluruhan, pemerintah menyiapkan dana untuk penanganan pandemi virus corona sebesar Rp695,2 triliun. Dana itu dialokasikan untuk berbagai sektor.

Selain untuk bansos ke masyarakat, pemerintah menggunakan dana itu untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebesar Rp123,46 triliun, insentif usaha Rp120,61 triliun, kementerian/lembaga atau pemerintah daerah Rp106,11 triliun, kesehatan Rp87,55 triliun, dan pembiayaan korporasi Rp53,55 triliun.