Disetop Kemenkeu, Kemenag Minta Tetap Diizinkan Bangun Gedung

CNN Indonesia | Senin, 28/09/2020 20:02 WIB
Kementerian Agama meminta agar tetap diizinkan membangun gedung baru meski sudah dimoratorium Kemenkeu karena banyak KUA yang rusak. Kemenag meminta tetap diizinkan untuk membangun gedung baru walaupun izinnya sudah dimoratorium Kemenkeu sejak 22014 lalu. Ilustrasi. (CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia --

Kementerian Agama (Kemenag) meminta Kementerian Keuangan untuk mengecualikan mereka dari kebijakan moratorium pembangunan gedung pemerintahan yang dikeluarkan sejak 2014. Pasalnya, jumlah kantor urusan agama (KUA) di daerah sudah tak memadai dan bahkan beberapa di antaranya mulai rusak.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid Sa'adi dalam rapat dengar pendapat bersama komisi VIII DPR RI dan Kementerian Keuangan di gedung parlemen, Senayan, Senin (28/9).

"Adanya pemekaran wilayah dan provinsi menuntut pembentukan unit instansi vertikal. Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat Kementerian agama terus konsisten dan berupaya melakukan pembenahan, salah satunya penyediaan gedung kantor baru dan sarana-prasarana layanan keagamaan," ujarnya.


Moratorium pembangunan gedung atau kantor kementerian/lembaga tertuang dalam Surat Edaran Menteri Keuangan nomor S-841/MK.02/2014.

Namun, Direktur Jendral Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmawarta menjelaskan, pengecualian moratorium tetap harus diajukan langsung kepada Presiden Joko Widodo.

Karena itu, ia menyarankan Kemenag mengajukan permohonan tersebut kepada Sekertariat Kabinet (Setkab). Nantinya, pengecualian moratorium tersebut akan dibahas bersama oleh Setkab, Kemenkeu, kementerian/lembaga yang membutuhkan gedung serta Kementerian PAN-RB.

"Kebijakan moratorium adalah kebijakan presiden jadi bukan kebijakan kementerian keuangan. Surat dari kementerian keuangan hanya untuk guidance bagaimana kita mengoperasionalkannya. Karena itu untuk dapat menilai apakah pengecualian dapat dilakukan ada forumnya di Setkab," jelas Isa.

Isa juga memastikan pembangunan gedung pemerintahan untuk layanan pendidikan dan kesehatan tetap boleh berjalan. Karena itu jika kebutuhannya pendidikan dan kesehatan maka tak perlu meminta pengecualian moratorium.

"Itu juga terjadi di Kementerian Agama untuk gedung pendidikan, sekolah dan sebagainya itu tatap disediakan anggarannya," imbuhnya.

Di samping itu, kriteria dan prosedur pengecualian juga harus dijalankan dengan sebaik-baiknya termasuk untuk memastikan tidak ada pilihan lain selain membangun gedung baru. "Tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakil Menteri Agama tidak ada gedung di kementerian yang berlebihan yang sebetulnya bisa digunakan," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]



(hrf/agt)