ANALISIS

Perlu Kebijakan Alternatif Selamatkan Ekonomi Selain Vaksin

Yuli Yanna Fauzie, CNN Indonesia | Selasa, 29/09/2020 11:03 WIB
Ekonom menyarankan pemerintah membuat kebijakan alternatif untuk menyelamatkan ekonomi dalam negeri kalau rencana pemberian vaksin corona tak sesuai rencana. Ekonom menyarankan pemerintah untuk membuat kebijakan alternatif untuk menyelamatkan ekonomi kalau rencana pemberian vaksin ke masyarakat pada awal 2021 mundur dari target. Ilustrasi. (iStockphoto/herraez).
Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghembuskan 'angin surga' mengenai rencana pemberian vaksin virus corona atau covid-19 ke masyarakat. Bahkan pemerintahannya sudah membuat target; produksi dan distribusi vaksin bisa dilakukan pada awal 2021.

Untuk melaksanakan itu, Jokowi sudah memerintahkan jajarannya untuk membuat perencanaan produksi dan distribusi dan merampungkannya dalam waktudua pekan ke depan. Perencanaan tersebut mulai dari berapa banyak jumlah vaksin yang akan diproduksi hingga siapa saja target utama penerima vaksin tersebut.

"Perencanaan detail, kapan dimulai, lokasinya di mana, siapa yang melakukan, siapa yang divaksin pertama. Semua harus terencana dengan baik, sehingga saat vaksin ada tinggal implementasi pelaksanaan di lapangan," kata Jokowi, dikutip Selasa (29/9).


Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan saat ini pengadaan vaksin masih pada tahap uji klinis fase ketiga. Uji klinis dilakukan oleh PT Bio Farma (Persero) yang bekerja sama dengan perusahaan China, Sinovac.

"Pada 20-24 September, Tim Ahli Sinovac telah melakukan kunjungan ke Bandung untuk meninjau production site vaksin Bio Farma dan sekaligus observasi pelaksanaan uji klinis fase ketiga yang dilakukan di Bandung dan sekitar. Ini berjalan lancar dan hasilnya baik," terang Retno.

Sementara itu di sisi lain, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) berencana terbang ke China untuk melakukan pengawasan ke fasilitas vaksin Sinovac di Beijing, China. Tujuannya, untuk memastikan bahwa vaksin yang akan diproduksi dan didistribusikan aman bagi masyarakat di Tanah Air.

[Gambas:Video CNN]

Rencananya, Bio Farma nanti akan memproduksi vaksin sebanyak 250 juta dosis. Jumlah ini meningkat dari target awal sekitar 100 juta dosis.

Hasil produksi vaksin nanti akan didistribusikan dalam lima tahap. Tahap pertama dimulai pada 1 Januari 2021 sebanyak 2,23 juta dosis dan empat tahap lainnya selesai pada akhir tahun.

Estimasi awal pemerintah menargetkan distribusi vaksin akan dibagikan ke garda terdepan atau para tim medis dengan jumlah 1,31 juta dosis pada tahap pertama. Pada tahap ini, pemerintah juga akan memberikan vaksin ke masyarakat dengan kontak erat covid-19 sebanyak 50 ribu orang, pelayanan publik 344 ribu orang, masyarakat umum 10 ribu orang, hingga Aparatur Sipil Negara (ASN) dan anggota legislatif 512 ribu orang.

Dosis administrasi diberikan dua dosis per orang dengan jarak 14 hari untuk membentuk kekebalan atau antibodi covid-19. Setelah itu, pemberian vaksin akan diberikan melalui tahap dua sebanyak 4,08 juta orang, tahap ketiga 5,08 juta orang, tahap keempat 4,37 juta orang, dan tahap kelima 86,66 juta orang.

Rencana yang dibuat baru merinci estimasi distribusi dengan perkiraan sekitar 102,45 juta dosis. Teknis pelaksanaan pemberian imunisasi akan diberikan bagi kelompok usia produktif, komorbid, hingga peserta BPJS Kesehatan.

Semua ini baru perencanaan dari produksi dan distribusi vaksin di Bio Farma. Di tempat lain, pemerintah sebenarnya juga mengembangkan vaksin melalui kerja sama antara PT Kimia Farma (Persero) dan PT Indo Farma (Persero) dengan perusahaan teknologi kesehatan asal Uni Emirat Arab, G42.

Secara mandiri, Indonesia juga tengah mengembangkan vaksin lewat LBME Eijkman.

"Komunikasi dengan Sinopharm dan G42, terus dilakukan, termasuk upaya untuk terus melakukan komunikasi terkait data sharing karena uji klinis Sinofarm dan G42 dilakukan di Uni Emirat Arab (UEA). BPOM sudah bertemu dengan otoritas UEA dan mereka sepakat untuk sharing data mengenai uji klinis karena ini sangat penting bagi BPOM untuk penggunaan vaksin dari Sinopharm dan G42," jelasnya.

Meskipun sudah menebar angin surga, Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organizations/WHO) menyatakan vaksinasi covid-19 kemungkinan belum akan terjadi sampai pertengahan 2021. Kalau merujuk itu, rencana vaksinasi Indonesia pun masih belum terjamin benar-benar akan ada mulai awal tahun depan.

Bahkan, tak hanya vaksinasi di Indonesia. Negara dan lembaga lain yang juga tengah melakukan uji klinis terhadap vaksin covid-19 pun diperkirakan belum bisa melakukan produksi dan distribusi vaksin sampai pertengahan 2021.

"Kami tahu setidaknya enam hingga sembilan (kandidat vaksin) yang telah melalui jalan panjang penelitian. (Bagaimanapun) menilik linimasa yang realistis, kami belum bisa benar-benar berharap untuk bisa melakukan vaksinasi secara luas hingga pertengahan tahun depan," kata Juru Bicara WHO Margaret Harris.

Dalam prosedur normal, tahap pengujian vaksin membutuhkan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun untuk memverifikasi hingga kandidat vaksin dinyatakan aman dan efektif. WHO menyebut hingga kini ada sebanyak 34 kandidat vaksin di seluruh dunia dalam berbagai tahap uji klinis pada manusia. Disamping itu juga terdapat 142 kandidat vaksin yang masih dalam evaluasi praklinis.

Negara lain yang tengah melakukan uji klinis vaksin covid-19, yaitu Inggris melalui perusahaan vaksin Astra Zeneca, Amerika Serikat melalui Johnson & Johnson dan Moderna, Rusia melalui Gamaleya, China melalui CanSino, Sinovac, dan Sinopharm, hingga Jerman melalui Biontech dan Pfizer.

Dari pernyataan WHO dan perkembangan uji klinis vaksin di dunia, Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai janji pengadaan vaksin covid-19 di Indonesia agak 'angin surga'. Sebab, belum cukup realistis dengan perkembangan di global.

"Ketika WHO belum bisa pastikan, pemerintah sebaiknya jangan beri sesuatu yang over optimis dulu. Jangan sampai masyarakat diberi janji yang tidak bisa dilaksanakan atau angin surga, justru nanti ketika tidak ada jadi pesimis," ujar Tauhid kepada CNNIndonesia.com Senin (28/9).

Menurut Tauhid, optimisme pengadaan vaksin harus tetap diberikan dengan realistis. Meskipun demikian, pemerintah tetap perlu mengejar dan memantau perkembangannya secara ketat di level teknis, misalnya dengan memastikan pihak mana saja yang akan bertanggung jawab penuh soal pengadaan vaksin.

Di sisi lain, ia mengatakan berbagai alternatif juga harus dirancang sejak saat ini. "Termasuk nanti bagaimana faktor keberhasilan pemerintah dalam mengadakan vaksin dan memastikan negara mana yang benar-benar bisa bekerja sama dalam pengadaan vaksin," katanya.

Hal ini, katanya, perlu dipastikan dengan tetap realistis karena vaksin menjadi salah satu kunci utama dari penyelesaian masalah pandemi covid-19. Sebab, selama virus belum terkendali bahkan hilang, maka seluruh aspek kehidupan masyarakat, mulai dari kesehatan, sosial maupun ekonomi akan sulit pulih.

Khusus untuk ekonomi, pemulihan ekonomi nasional akan berjalan lebih lambat saat vaksin belum juga ada di masyarakat. Bila hal ini terjadi, maka bukan tidak mungkin mimpi memulihkan ekonomi pada 2021 jadi mundur ke 2022.

"Konsekuensinya kalau vaksin mundur dari rencana pemerintah, pandemi akan semakin berat, proses pemulihan semakin panjang, masyarakat semakin menderita, termasuk dunia usaha," ujarnya.

Bahkan, proyeksi pertumbuhan ekonomi yang diharap melompat ke 5 persen akan sulit digenggam. Proyeksinya sendiri, ekonomi cuma berada di kisaran 3,5 persen bila ada vaksin pada tahun depan.

Sementara bila belum ada sejak awal tahun seperti janji pemerintah, maka ekonomi bisa lebih rendah lagi alias di bawah 3,5 persen. Dengan begitu, proses pemulihan diperkirakan akan cukup panjang.

Maka dari itu, Tauhid mengingatkan agar pemerintah mulai membuat rencana kebijakan alternatif. Misalnya, ketika produksi dan distribusi vaksin mundur satu bulan, dua bulan, hingga seterusnya, kira-kira hal apa yang akan dilakukan pemerintah.

"Harus ada perubahan strategi, termasuk soal alokasi APBN dan PEN tahun depan, apa mungkin bisa ditambah ke perlindungan sosial untuk jaga-jaga ketika vaksin masih belum bisa ditemukan," tuturnya.

Senada, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah Redjalam mengatakan vaksin menjadi penentu pemulihan ekonomi ke depan. Hanya saja, ia menggarisbawahi bahwa penentunya bukan sekadar produksi, namun distribusi vaksin yang merata dan cepat.

"Karena percuma punya kalau tidak bisa didistribusikan dengan cepat. Kalau bisa cepat terjadi maka pemulihan ekonomi bisa lebih cepat," ungkap Piter.

Hanya saja, proyeksi dari Piter memperkirakan pandemi paling cepat selesai pada semester II 2020. Catatannya, produksi dan distribusi tidak mundur dari target.

"Kalau mundur, pasti dampaknya signifikan, karena ekonomi kita terhambat wabah, ekonomi jadi buruk, daya tahan dunia usaha juga semakin berkurang," tandasnya.

(agt)