Luhut Sebut Program Tol Laut Perlu Koordinasi Pusat-Daerah

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan perlu ada koordinasi antar pemangku kepentingan (stakeholder) untuk menyukseskan Program Tol Laut. Koordinasi ini harus dilakukan, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Luhut menjelaskan Program Tol Laut tertera dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan.

"Memang perlu koordinasi, misalnya jadwal kapal yang harus semua pihak ketahui. Jadi lebih tahu dari awal agar barang yang diangkut itu bisa efisien, jadwal kapal itu bisa diberikan dengan jelas, agar Kementerian Perhubungan buat jadwal yang fix," ungkap Luhut dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (1/10).

Ia menyatakan nantinya akan dibentuk tim terpadu untuk menjalankan Program Tol Laut. Tim itu terdiri dari lintas kementerian/lembaga (K/L).

Luhut juga akan memerintahkan Plt Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ayodhia GL Kalake untuk terus mengawal program Tol Laut agar masuk dalam National Logistic Ecosystem (NLE).

"Semoga ini akan dinikmati dalam waktu tidak lama. Saya minta seminggu dari sekarang, Pak Odi agar bisa mengatur pertemuan untuk mengetahui perkembangan dan tindak lanjutnya," kata Luhut.

Sementara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan jadwal angkutan laut harus mendapatkan perhatian lebih. Ia sepakat dengan Luhut bahwa perlu ada koordinasi dan komunikasi secara berkala dengan pengelola Tol Laut di daerah.

"Kami sependapat, diperlukan satu sistem. Ini perlu dikomunikasikan secara teknis kepada pengelola di daerah, misal Kadis-nya, agar mereka tahu persis, agar mereka bisa mengintegrasikan dengan sistem angkutan laut," ujar Tito.

Menurutnya, Tol Laut terintegrasi ini nantinya bisa masuk ke sistem pemerintah daerah. Tito bilang akan ada rapat kerja pimpinan daerah untuk membahas pemanfaatan Tol Laut.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan akan ada beberapa yang akan dilaksanakan oleh pihaknya untuk meningkatkan kinerja Tol Laut. Salah satunya dengan pengembangan trayek dengan pola hub dan spoke.

"Kemudian melibatkan serta pelayaran nasional swasta, pengontrolan pembiayaan THC, melengkapi fasilitas bongkat muat di pelabuhan singgah T3P, perbaikan performa kapal dalam hal operasional dan pemeliharaan, pengembangan dan perbaikan sistem digitalisasi," terang Budi.

[Gambas:Video CNN]

Sebagai informasi, total trayek Tol Laut per 15 September 2020 sebanyak 20, pelabuhan singgah sebanyak 100, total muatan barang angkut sebesar 8.708 TEUS, total muatan balik sebesar 2.552 TEUS, dan jumlah armada sebanyak 25 kapal.

Sementara, integrasi moda Tol Laut saat ini terdiri dari Timika 5 lintas, Merauke 1 Lintas, Natuna 1 Lintas, Timika 7 Rute, Dekai 10 Rute, Masamba 2 Rute, Tarakan 3 Rute, dan Tanah Merah 5 Rute.