Nasabah Jiwasraya: Tak Dukung Suntikan Modal Tidak Pro Rakyat

CNN Indonesia | Minggu, 04/10/2020 14:41 WIB
Nasabah Jiwasraya menilai suntikan modal negara ke BPUI dibutuhkan untuk merestrukturisasi polis yang gagal bayar. Nasabah Jiwasraya menilai suntikan modal negara ke BPUI dibutuhkan untuk merestrukturisasi polis yang gagal bayar. (CNN Indonesia/Bisma Septalisma).
Jakarta, CNN Indonesia --

Nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menilai pihak yang tidak mendukung Penyertaan Modal Negara (PMN) terhadap PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) untuk restrukturisasi polis nasabah BUMN asuransi adalah pihak-pihak yang tidak mendukung rakyat.

"Pihak-pihak yang tidak mendukung PMN umumnya mereka adalah yang tidak pro rakyat, yang merupakan nasabah Jiwasraya," ungkap Agung Setiawan, salah satu nasabah, dilansir Antara, Minggu (4/10).

Sebab, ia mengatakan suntikan modal negara ke BPUI merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah gagal bayar Jiwasraya.


Apalagi, sambung dia, sebagian besar nasabah Jiwasraya berasal dari kalangan pensiun dan masyarakat biasa.

"Nasabah Jiwasraya itu rakyat juga yang harus diselamatkan, yang menjadi korban atas kasus korupsi. Kami percaya dengan PMN, pemerintah dan manajemen baru Jiwasraya bisa mengembalikan uang nasabah yang kebanyakan pensiunan," kata Agung.

Menurut dia, banyak pihak memanfaatkan media sosial untuk menolak PMN sebagai kepentingan pribadi dan kelompok.

Sebelumnya, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menolak rencana PMN ke BPUI sebesar Rp22 triliun untuk menangani masalah Jiwasraya. KAMI justru meminta dana tersebut dialihkan untuk penanganan pandemi covid-19.

"Menolak secara tegas penggunaan uang rakyat untuk menutupi kerugian Jiwasraya karena perampokan," imbuh Koordinator Komite Sosial Ekonomi KAMI Said Didu.

Fraksi PKS juga menolak menyetujui PMN dalam rapat paripurna ke-6 di DPR akhir September lalu.

"PKS tidak sependapat dan tidak setuju dengan pemberian PMN kepada BPUI untuk menyelesaikan kasus Jiwasraya karena permasalahan Jiwasraya disebabkan oleh korupsi, fraud, dan missmanagement," terang Ketua Banggar DPR Said Abdullah.

Diketahui, saat ini Jiwasraya mencatat defisit ekuitas Rp37,7 triliun karena kondisi aset yang buruk dan pengelolaan produk yang tidak optimal.

Akibatnya, Jiwasraya menanggung total liabilitas atau kewajiban sebesar Rp54 triliun.

Karenanya, pemerintah memilih menyelamatkan Jiwasraya melalui BPUI. BPUI yang kemudian akan mengambil alih portofolio Jiwasraya usai restrukturisasi di bawah perusahaan baru bernama Indonesia Finansial Group (IFG).

[Gambas:Video CNN]



(bir)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK