Kredit UMKM Ditargetkan Capai Rp2,8 T pada Oktober 2020

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong target penyaluran kredit kepada UMKM sebesar Rp2,8 triliun pada Oktober ini, yang bertepatan dengan Bulan Inklusi Keuangan (BIK).

Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Sarjito mengatakan target penyaluran kredit tersebut sekaligus mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional, selama bulan inklusi keuangan (BIK) 2020 akan didorong penyaluran kredit atau pembiayaan kepada pelaku UMKM sebesar Rp2,8 triliun, termasuk di dalamnya program kredit pembiayaan melawan rentenir," ujarnya dalam pembukaan BIK 2020 secara virtual, Senin (5/10).

Selain mendorong penyaluran kredit kepada UMKM, OJK juga meluncurkan program Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar) yang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama. Rekening pelajar itu diharapkan bisa meningkatkan inklusi keuangan kepada generasi muda.

"Selain itu, selama BIK 2020, ditargetkan pembukaan tabungan rekening pelajar di seluruh Indonesia sebanyak 500 ribu rekening," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Tirta Segara mengatakan inklusi keuangan memiliki peranan penting dan strategis, sehingga dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi covid-19.

"Seluruh pengambil kebijakan ekonomi dan keuangan di tataran global baik oleh pemerintah maupun otoritas sektor keuangannya, telah menempatkan upaya penyediaan akses keuangan sebagai salah satu respons utama kebijakan penanganan pandemi," katanya.

Menurutnya, terdapat tiga alasan utama pentingnya inklusi keuangan dalam menjawab tantangan pemulihan ekonomi di tengah covid-19. Pertama, kata dia, inklusi keuangan diyakini berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, meluasnya akses keuangan dapat mengurangi ketimpangan kesejahteraan masyarakat.

Saat ini, tingkat inklusi keuangan nasional sudah berada di level 76,2 persen. Namun, tingkat inklusi keuangan belum merata, sebab akses keuangan di wilayah perkotaan sebesar 83,6 persen atau masih lebih tinggi daripada di wilayah pedesaan yang hanya 68,5 persen.

"Sementara itu, Presiden sebagaimana arahannya pada rapat terbatas SNKI pada Januari 2020 lalu, juga telah menetapkan pencapaian target 90 persen inklusi keuangan di 2024," ucapnya.

Kedua, inklusi keuangan mendorong proses pemulihan ekonomi nasional karena berperan menentukan kelancaran pemberian dukungan finansial bagi masyarakat  dan pelaku usaha. Seperti diketahui, bantuan sosial sangat dibutuhkan oleh masyarakat selama pandemi Covid-19.

Di sisi lain, negara dengan tingkat inklusi keuangan yang tinggi lebih mudah memetakan masyarakat yang membutuhkan bantuan, sekaligus menyalurkannya ke rekening setiap warga masyarakat. Ia mengatakan penyaluran bantuan melalui lembaga jasa keuangan dengan bantuan teknologi informasi menjadi solusi saat pandemi covid-19.

"Selain itu, perluasan akses pembiayaan dan permodalan yang lebih mudah dan terjangkau sangat diperlukan bagi pelaku usaha ultra mikro, mikro, dan kecil agar mereka bukan hanya dapat bertahan hidup, namun juga membangkitkan usahanya di masa pandemi ini," imbuhnya.

Ketiga, ia menuturkan inklusi keuangan untuk mendukung daya tahan ekonomi masyarakat dalam situasi pandemi saat ini. Ketersediaan produk atau layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat diyakini dapat menggerakkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat.

[Gambas:Video CNN]